Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Tak Dibentuk untuk "Menyerang" Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengatakan, Dewan Kolonel tidak dibentuk untuk "menyerang" Gubernur Jawa Tengah yang merupakan kader PDI-P Ganjar Pranowo.

Akan tetapi, lanjutnya, Dewan Kolonel merupakan perkumpulan sejumlah kader yang mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). Johan pun masuk ke dalam bagian dari Dewan Kolonel itu.

“Ini tidak dimaksudkan juga 'menyerang' Ganjar Pranowo, enggak, enggak ada hubungannya,” tutur Johan ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Merasa Tak Bersalah soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Silakan Tanya ke Pak Sekjen

Sebagai sesama anggota PDI-P, dia justru merasa puas ketika ada kader lain yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi sebagai capres.

Lebih jauh, Johan mengatakan, adanya perbedaan dukungan merupakan hal yang wajar, termasuk jika ada kader yang mendukung Ganjar untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu, yang mendukung Mbak Puan,” sebut dia.

Maka dari itu, Johan merasa, aktivitasnya sebagai Dewan Kolonel tak menyalahi aturan apa pun dalam AD/ART Partai.

Baca juga: Dicopot dari Pimpinan BURT DPR, Johan Budi: Tak Terkait Dewan Kolonel

Ia pun mengaku belum menerima dan membaca peringatan yang diberikan DPP PDI-P atas terbentuknya Dewan Kolonel ini.

“Saya enggak tahu kalau saya dikirimi (surat peringatan), mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat,” ungkap dia.

Johan lantas mempertanyakan perilakunya yang dianggap menyalahi AD/ART itu kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Silakan tanya ke Pak Sekjen alasannya apa, pelanggaran AD/ART? Dari mana gitu, tanya aja,” ujar dia.

“Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI-P yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI untuk menyosialisasikan ke bawah, sambil ya tentu untuk warga juga,” ujarnya.

Baca juga: Sindir Anggota Dewan Kolonel, PDI-P: Kelewat Kreatif untuk Cari Muka

Diketahui, DPP PDI-P memberikan sanksi keras dan terakhir pada empat kadernya di Parlemen yang terlibat dalam Dewan Kolonel.

Empat kader itu adalah Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun, keempatnya dianggap melakukan aktivitas yang bertentangan dengan AD/ART PDI-P. Sebab, keputusan mendukung calon presiden merupakan kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.