Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu

Kompas.com - 01/11/2022, 13:04 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, bangun koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat masih perlu proses negosiasi.

Menurutnya, negosiasi itu perlu diselesaikan lebih dulu sebelum penentuan tanggal deklarasi koalisi.

Pasalnya, Partai Nasdem mengusulkan deklarasi koalisi dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2022.

“Kami menghormati usulan Partai Nasdem terkait deklarasi koalisi mendatang. Namun, kami berpandangan bahwa pekerjaan rumah di tim kecil PKS, Nasdem, dan Demokrat harus dituntaskan lebih dulu,” kata Kholid dalam keterangannya, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Belum Ada Kata Sepakat soal Cawapres Anies, PKS: AHY, Aher atau Calon Lain Dikaji Bersama

Kholid menjelaskan, ada tiga pekerjaan rumah yang mesti diperbincangkan calon mitra koalisi tersebut.

Pertama, terkait platform perjuangan. Kedua, bentuk pemerintahan ke depan. Ketiga, strategi pemenangan, termasuk pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Dari aspek cawapres, katanya, PKS masih mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Menurutnya, Ahmad merupakan kader terbaik PKS yang tepat untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem.

Baca juga: Soal Dukungan PKS ke Anies, Aher: Kalau Kata Pak Jokowi “Ojo Kesusu”

Namun, di sisi lain pihaknya menghormati usulan Partai Demokrat yang mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres bakal koalisi.

“Tentu kami akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik,” ujar Kholid.

Terakhir, Kholid menegaskan hasil negosiasi tim kecil ketiga parpol bakal dilaporkan ke majelis syuro PKS.

“Kami akan menunggu arahan dan keputusan final terkait koalisi dan dukungan capres, dan cawapres tersebut,” katanya.

Baca juga: Ada Isu PKS Ditawari Jatah 2 Menteri supaya Tak Dukung Anies, Ini Kata PDI-P

Diketahui, ketiga parpol tidak kunjung mencapai kesepakatan pembentukan koalisi. Meskipun, ketiganya mengaku telah menjalin komunikasi intensif dan membentuk tim kecil untuk semakin mengerucutkan pembahasan kerja sama.

Saat ini, bangun koalisi yang sudah terbangun untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian, koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, dua koalisi tersebut juga belum mendeklarasikan paslon capres-cawapres yang bakal diusung.

Baca juga: Jubir PKS Bantah Ada Tawaran Dua Kursi Menteri untuk Jegal Anies Jadi Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com