Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAL Sebut Pelindungan Wilayah IKN Perlu Strategi Pertahanan Menyeluruh

Kompas.com - 28/10/2022, 09:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, pelindungan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memerlukan strategi pertahanan secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Yudo ketika menjadi keynote speaker yang dibacakan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono pada Seminar Akhir Pasis Dikreg di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Kamis (27/10/2022).

“Dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara sebagai center of gravity negara Indonesia, perlu dilaksanakan penyesuaian strategi pertahanan negara secara menyeluruh,” kata Yudo Margono dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10/2022).

Dalam pelaksanaannya, Yudo mengatakan, pelindungan wilayah IKN juga membutuhkan implementasi smart defence atau pertahanan cerdas.

“Yakni pertahanan ibu kota yang berbasis teknologi, diplomasi, dan kearifan lokal yang terintegrasi, sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya nasional,” ujar Yudo.

Baca juga: Prabowo Sebut Pertahanan Udara-Laut RI Perlu Investasi untuk Perkecil Ketertinggalan

Menurut Yudo, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara merupakan satu langkah strategis yang berimplikasi kepada pusat gravitasi Indonesia.

Hal ini juga akan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan.

“Dalam perspektif geostrategis, Ibu Kota Nusantara berada pada posisi yang strategis. Namun demikian, mengandung kerentanan terhadap ancaman,” katanya.

Di samping itu, Yudo menjelaskan, pertahanan Indonesia disusun dengan memperhatikan geografi sebagai negara kepulauan.

Oleh karena itu, pertahanan matra laut pun disusun dalam konsep SPLN berdasarkan dinamika lingkungan strategis, ataupun kemampuan sumber daya nasional yang dimiliki.

Baca juga: Jokowi: Harus Optimistis Upacara HUT Ke-79 RI Bisa Digelar di IKN

Menurutnya, SPLN diselenggarakan untuk mencegah niat dan menindak pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sekaligus menanggulangi setiap bentuk ancaman aspek laut.

“Serta memelihara stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia, sekaligus menciptakan kondisi laut yang terkendali guna menjamin kelangsungan pembangunan nasional,” ujarnya.

Yudo menambahkan, pertahanan laut yang disusun dalam pertahanan berlapis merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menjamin sterilitas wilayah atau teritori dari kekuatan musuh.

Untuk menjalankan strategi pertahanan tersebut, menurutnya, kekuatan matra laut tidak berdiri sendiri.

“Diperlukan optimalisasi Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) serta kolaborasi, integrasi dan keterpaduan kekuatan tri matra dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional guna melaksanakan pengendalian laut serta antiakses dan pencegahan,” kata Yudo Margono.

Baca juga: Tinjau Proyek Infrastuktur IKN, Jokowi: Ini Progres yang Baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com