Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Peringatan Keras untuk Kader "Keras" Pembela Ganjar Pranowo

Kompas.com - 27/10/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kebesaran hati Rudy yang menerima sanksi keras dari yunior-yuniornya di partai diterimanya dengan lapang dada.

Saya yakin, Rudy walau menganut agama Katolik, tetapi dia akan mengedepankan “sami'na wa atho'na”, yakni dia mendengar dan mentaati. Peringatan itu adalah nasihat sekaligus pengingat baginya.

Prospek pencapresan Ganjar pascasanksi

Hujan deras jatuhnya “sanksi” yang dikeluarkan PDIP untuk menertibkan kader-kadernya tidak terlepas dari momentum keluarnya rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri tentang kader yang akan diusung menjadi calon presiden.

Jika merujuk hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, harus diakui dari beberapa kader PDIP seperti Puan Maharani, Tri Rismaharini, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Ganjar Pranowo, hanya Ganjar yang berpeluang besar berlaga di Pilpres 2024 yang dipastikan akan berlangsung ketat.

Puan mendapat elektabilitas 1 persen, jauh meningkat dari survei yang dirilis Kompas pada Juni 2022 (0,2 persen) dan survei periode Januari 2022 (0,6 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan 1 Persen, Ganjar 23,2 Persen

Menteri Sosial Tri Rismaharini di survei terbaru meraih elektabilitas 1,2 persen, sementara Ahok yang Komisaris Pertamina mendulang elektabilitas 0,7 persen.

Ganjar mendapat 23,2 persen dengan tendesi mengalami kenaikan angka elektabilitas di setiap periode survei. Jauh mengungguli raihan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Berbeda dengan partai-partai lain yang “terburu-buru” dan “kemajon” dalam urusan pencapresan, PDIP dikenal “slowly” dan terkesan “alon-alon asal menang”.

Mantera ini memang menjadi ciri khas PDIP di era Megawati mengingat proses keluarnya rekomendasi tidak melulu merujuk dari hasil survei.

Di PDIP, begitu lekat adagium kerja untuk rakyat, turun ke bawah bersama rakyat dan sejatinya pemimpin itu harus “tertawa” dan “menangis” bersama rakyat.

Membaca pola pikir Megawati harusnya dipahami sebagai cara dari calon presiden untuk terus meningkatkan elektabilitas dan popularitas, tetapi harus berbasis kepada kerja nyata. Tidak semata dengan branding dan pencitraan kosong di media sosial.

Megawati tidak ingin kader yang dicapreskan memiliki rekam jejak di rakyat hanya sebagai pemimpin “bualan”.

Kader yang bekerja keras menyelami perasaan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat dan terus memastikan mereka mendapat sentuhan program pembangunan kerakyatan – seperti pilihan Megawati kepada sosok Jokowi – harus memiliki kesabaran progesif untuk menunggu rekomendasi keluar.

Megawati tidak ingin salah pilih dan pilih yang salah. Biarkan Megawati mencari inspirasi di sepertiga malam dan berkontemplasi bersama spirit Bung Karno untuk memastikan kader terbaik PDIP menjadi pelanjut kepemimpinan Jokowi.

Semoga polemik pencapresan Ganjar atau Puan tidak menjadikan para kader PDIP seperti Komarudin Watubun, Hasto Kristiyanto, FX Hadi Rudyatmo, Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Bambang Wuryanto, Utut Adianto, Said Abdullah dan anggota-anggota Dewan Kolonel untuk melupakan perkataan Soekarno.

"Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat".

Yang jelas menjadi elang apalagi banteng jauh lebih bermartabat jika berguna untuk rakyat daripada menjadi bebek untuk “tuannya” demi jabatan dan mengamankan posisi di pemilu nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com