Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Radikalisme Ada Kecenderungan Meningkat pada Tahun Politik, Ini Kata BNPT

Kompas.com - 26/10/2022, 21:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menegaskan akan melakukan mitigasi terkait meningkatnya gerakan radikalisme menjelang tahun politik.

Hal ini disampaikan Boy merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut ada kecenderungan radikalisme akan meningkat ketika memasuki tahun politik, pada 2023 dan 2024.

“Kita tidak pernah berhenti mitigasi, apa yang disampikan oleh Pak Moeldoko itu kan sebagai warning,” ujar Boy di Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: KSAD Sebut Radikalisme Jadi Ancaman Stabilitas Bangsa dan Negara

Boy menyebut bahwa pernyataan Moeldoko pada dasarnya bersumber dari hasi riset BNPT mengenai gerakan radikalisme.

Ia tak menampik bahwa menghadapi tahun politik, ada saja pihak yang melakukan segala upaya dengan cara yang mengarah pada pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan keresahan.

Karena itu, pihaknya pun mengantisipasi apabila terdapat orang yang melakukan cara-cara seperti itu.

“Jangan sampai nanti dalam pesta demokrasi menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan keresahan terutama aktivitas berbasis kekerasan. Kekerasan kata-kata, kekerasan tindakan,” tegas dia.

Baca juga: Moeldoko: Ada Kecenderungan Radikalisme Meningkat Saat Tahun Politik 2023-2024

Ia menjelaskan kekerasan dalam bentuk kata-kata seperti hate speech, penghujatan, kampanye negatif, hingga hoaks.

Sedangkan kekerasan dalam tindakan di antaranya, menyakiti, menganiaya, hingga melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang.

“Itu kan diharapkan tidak terjadi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengatakan ada kecenderungan bahwa radikalisme akan meningkat saat tahun politik pada 2023 dan 2024.

Moeldoko mengatakan, kondisi tersebut harus diwaspadai, apalagi jelang pemilu.

“Situasi internal kita juga perlu aware. Dinamika politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2020, potensi radikalisme 14 persen," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: Soroti Bahaya Radikalisme, Sekjen PDI-P: Mereka Gunakan Segala Cara Ganggu Indonesia

"Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan meningkat," tegasnya.

Menurut Moeldoko, situasi itu sebenarnya perlu dicermati untuk membangun awareness tentang radikalisme. Sehingga, hal tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat.

“Jadi, ini perlu kita announce agar kita semua memiliki awareness," tutur Moeldoko.

Baca juga: Densus 88 Tekankan Pentingnya Pencegahan Paham Radikalisme di Kampus

Dia pun menekankan, penyampaian terhadap risiko meningkatnya radikalisme memiliki standar tersendiri. Sehingga, tidak mungkin pemerintah asal-asalan memberikan label tertentu.

"Stigma radikalisme itu apakah buatan versi pemerintah, apa kenyataannya tidak seperti itu, ini saya serahkan untuk bertanya langsung kepada BNPT," kata Moeldoko.

"Karena mereka yang memiliki standar seseorang dinyatakan masuk kelompok ini dan itu, pasti ada standarnya, enggak mungkin asal-asalan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com