Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Peringatan Keras untuk Kader "Keras" Pembela Ganjar Pranowo

Kompas.com - 27/10/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Munculnya reaksi FX Rudy yang membela Ganjar Pranowo tidak terlepas dari hiruk pikuknya “adu banteng” di provinsi yang dikenal sebagai “kandang banteng” itu.

Sebagai salah satu ketua dewan pimpinan cabang, tempat di mana Puan Maharani memiliki daerah pemilihan, Rudi paham betul dengan proses dinamika internal.

Sudah menjadi rahasia umum, Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah kerap “diasingkan” dari seluruh kegiatan partai yang dihelat di seantero Jawa Tengah.

Menjadi janggal dan lucu, Ganjar yang begitu diidolakan dan dipuja oleh berbagai kalangan, entah di level nasional dan lokal, baik oleh kalangan sepuh atau generasi Z, tetapi justru “diparkir” oleh rekan-rekan partainya sendiri.

Meminjam bahasa Ketua DPP PDIP Jawa Tengah yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Bambang “Pacul” Wuryanto, Ganjar diistilahkan “terlalu kemajon”.

Oleh salah satu pendiri Dewan Kolonel yang juga anggota DPR bermarga Batak, Trimedya Panjaitan, malah dibilang “terlalu kemlithi”.

Saya begitu mengenal karakter Rudy yang dikenal “apa adanya” dan “lempeng” tidak sudi akan ketimpangan yang terjadi di partainya.

Rudy menjadi pembela Ganjar karena rentang pengalaman lamanya di partai, telah membentuk jiwa dan sikapnya untuk melawan arus besar yang “mengkuyo-kuyo” Ganjar Pranowo.

Suatu ketika, saya ke Solo hanya untuk mendengar “curhat”-nya Rudy yang begitu kecewa dengan perjalanan partai.

Rudi khawatir jalannya partai jika suatu saat PDIP ditinggal Megawati, sementara di tubuh partai meruyak fenomena menjadi bebek adalah menjadi hal biasa.

Saya tidak menyangka, di balik sosok machonya dan kumis yang melintang tebal, ternyata Rudy menangis sesunggukkan membayangkan PDIP tanpa Megawati nantinya.

Jika seluruh kader PDIP dites warna “merahnya”, saya begitu “haqqul yaqin” FX Hadi Rudyatmo yang memiliki kekentalan warna merah PDIP-nya. Jauh di atas warna merah personel DPP PDIP atau seluruh anggota Dewan Kolonel.

Sebelum didapuk menjadi wakil wali kota mendampingi Jokowi, Rudy begitu merakyat dan melegenda di kalangan warga Solo.

Setiap ada musibah seperti banjir, Rudy yang pertama turun membantu dan mempersilahkan rumahnya dijadikan posko. Kebiasaan itu tidak berubah, walau Rudy menyandang jabatan publik.

Sebagai ketua dewan pimpinan cabang tempat Puan Maharani memiliki daerah pemilihan beserta Kabupaten Boyolali, Klaten dan Sukoharjo, Solo telah memberikan kontribusi bagi kemenangan Puan di beberapa Pemilu legislatif.

Pada Pemilu 2019, Puan mendulang 404.034 suara, sementara Pemilu 2014 (369.927 suara) dan Pemilu 2009 (242.504 suara). Suara Puan saat pemilu selalu menjadi salah satu anggota DPR yang meraup suara terbanyak.

Dari wilayah “kekuasaan” Rudy, telah menjadi saksi munculnya sosok presiden dua periode, lahirnya salah satu wali kota termuda Gibran Rakabumi yang juga putra Presiden Jokowi serta basis suara Puan Maharani.

Ketika nama-nama yang diperjuangkan telah menjadi “orang”, Rudy mengakhiri “pertandingan” dengan menjadi tukang las.

Ya betul, Rudy tidak gila jabatan dan menuntut jabatan. Dia selalu “nerimo” dengan jalannya nasib dari Tuhan untuk mengabdi kepada warga yang terpinggirkan. Sehingga saya tidak heran dengan sikapnya yang teguh membela Ganjar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com