Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Disanksi gara-gara Siap Jadi Capres, Megawati Dinilai Sedang Unjuk Kekuatan

Kompas.com - 25/10/2022, 07:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang unjuk kekuatan lewat tegurannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Bahwa di internal PDI-P, perihal pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 merupakan hak prerogatif Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"PDI Perjuangan hendak mengirimkan pesan kepada internal dan eksternal partai, yaitu menegaskan kembali mengenai persoalan bakal calon presiden adalah kedaulatan prerogatif dari ketua umum sebagaimana amanat kongres," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Menurut Bawono, teguran PDI-P ke Ganjar masih wajar mengingat langkah tersebut merupakan cara partai banteng menegakkan disiplin partai terhadap kader yang dianggap melanggar.

Lewat teguran itu, terlihat bahwa nasib Ganjar pada pemilu mendatang sangat bergantung pada keputusan partai, dalam hal ini ketua umum.

"Jadi sebelum hal itu terucap dari mulut ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tidak boleh ada kader bermanuver atau juga mengeluarkan statemen apa pun mengenai bakal calon presiden," ujar Bawono.

Pascateguran ini, Bawono yakin ke depan Ganjar akan lebih kencang menarik rem untuk mengurangi manuver politik terkait pemilu presiden.

Apa pun keputusan dari Megawati soal bakal capres kelak, harus diterima dengan lapang dada oleh Ganjar.

"Konsekuensi dari hal itu akan membuat keraguan publik apakah Ganjar akan maju atau tidak di dalam pemilihan presiden menjadi bertambah besar," kata Bawono.

Seandainya Ganjar tak dicalonkan oleh PDI-P lantas nekat maju melalui partai lain, besar kemungkinan suara pemilih di kandang banteng di Jawa Tengah tidak akan solid ke Gubernur Jateng itu.

"Ganjar juga akan mendapat penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai," tambahnya.

Baca juga: Disanksi gara-gara Siap Jadi Capres, Ganjar: Saya Terima, Semua adalah Keputusan Ketum

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P pada Senin (24/10/2022) buntut pernyataannya soal siap menjadi calon presiden (capres).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan, Ganjar dijatuhi hukuman berupa teguran lisan karena sudah menimbulkan multitafsir di publik.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Senin sore.

Atas sanksi tersebut, Ganjar menerimanya sebagai bentuk disiplin kader.

"Kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com