Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2022, 06:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BANYAK orang berspekulasi atas “keanehan” kasus Ferdy Sambo. Banyak sekali kejanggalan, namun seolah ditoleransi oleh institusinya.

Kasus Sambo ibarat puncak gunung es, bersangkut paut dengan begitu banyak kasus yang melilit tubuh Polri. Kemunculan kasus tersebut seperti membuka kotak Pandora.

Dari kotak itu muncul diagram jaringan 303 yang begitu mengejutkan. Sekaligus menjawab banyak pertanyaan publik tentang dugaan asal muasal kekayaan para elite polisi.

Jika kejahatan itu lahir dari elite, ini bisa menjelaskan mengapa Tri Brata, bahkan Pancasila tak berkutik sebagai doktrin moral para abdi negara itu.

Pada akhirnya program Polri Presisi menjadi jargon kosong, ketika internalisasi nilai-nilai profesionalitas, humanis, pengayom publik dibantah oleh perilaku bobrok para elitenya sendiri.

Terbukanya kotak Pandora “kejahatan para petinggi Polri” sekaligus juga berdampak pada 450.000 anggota korsa lainnya. Termasuk sedikit dari polisi-polisi yang berdedikasi, dan berhati nurani seperti sosok Hoegeng.

Ruang digital dan kehadiran Negara

Berita terkuaknya isu bunker yang berisi uang miliaran rupiah dari konsorsium 303 kaisar Sambo, julukannya dalam imperium judinya, sempat menjadi polemik.

Apalagi kemudian dibantah sendiri oleh tim penyidik dari institusi internal Polri. Ketika itu sempat muncul wacana, mengapa tidak melibatkan lembaga independen dalam penyidikan temuan bunker tersebut, sehingga netralitasnya diragukan.

Begitu juga beredarnya diagram-diagram konsorsium 303, melibatkan begitu banyak petinggi Polri dan para pengusaha sipil yang masuk dalam lingkarannya. Berita itupun dengan cepat menghilang.

Namun yang menarik dari kemunculan fenomena diagram adalah, bahwa institusi Polri sepertinya “cuek bebek” menanggapi kemunculan berita itu, menganggapnya hoaks.

Padahal diagram begitu detail membeberkan jaringan konsorsium 303, lengkap dengan struktur yang begitu detail, termasuk nama-nama petinggi Polri lengkap dengan jabatannya.

Makin menarik lagi, ketika kemunculan berita tidak dikonfirmasi-ditindaklanjuti layaknya temuan dugaan teroris yang biasanya begitu intens dilakukan, hingga melibatkan satuan polisi siber. Bukti nyata keberadaan negara dalam ruang digital.

Padahal, menurut pakar kriminolog Jewkes dan Yar, computer-related crime adalah old wine in a new bottle. Artinya segala kejahatan yang ada di dunia nyata yang kemudian mendapatkan ‘nafas baru’ di dunia digital dapat dianggap sebagai bagian dari kategori ini.

Seperti penyebaran video porno, judi online, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian.

Bukankah polisi siber termasuk dalam Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), lembaga penegak hukum yang berkenaan dengan kejahatan/tindak kriminal yang ada di dunia maya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amanda Manopo Dicecar 34 Pertanyaan Terkait Dugaan Promosikan Situs Judi 'Online'

Amanda Manopo Dicecar 34 Pertanyaan Terkait Dugaan Promosikan Situs Judi "Online"

Nasional
Diduga Promosikan Situs Judi 'Online', Amanda Manopo: Hanya Kesalahpahaman

Diduga Promosikan Situs Judi "Online", Amanda Manopo: Hanya Kesalahpahaman

Nasional
Dukungan untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies dari Sisi Ekonomi dan Pendidikan Hasil Survei LSI Denny JA

Dukungan untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies dari Sisi Ekonomi dan Pendidikan Hasil Survei LSI Denny JA

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Nasional
Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Nasional
KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

Nasional
Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Nasional
Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Nasional
Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Nasional
KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

Nasional
Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Nasional
SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

Nasional
4 Hakim 'Dissenting' soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional

4 Hakim "Dissenting" soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com