Rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan Dihapus, Imparsial Soroti Kepatuhan Polisi soal SOP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, Polri harus segera membenahi standar operasional prosedur (SOP) dan hal-hal lain, terkait dugaan penghapusan dan larangan mengunduh rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan yang diungkap dalam laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

"Polri harus dibenahi baik dari sisi internal seperti masalah kepatuhan terhadap SOP, kualitas sumber daya, budaya kekerasan, maupun dari sisi eksternal yaitu tidak adanya pengawasan yang kuat dan independen secara eksternal terhadap institusi Kepolisian," kata Ardi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Reyvano, Korban Tewas Ke-134 Tragedi Kanjuruhan, Sempat Dirawat 18 Hari

Ardi mengatakan, seluruh anggota Polri seharusnya menyadari kepercayaan masyarakat pada saat ini terhadap lembaga itu berada di titik nadir akibat berbagai perkara pelanggaran yang membelit sejumlah anggotanya.

Dia berharap Polri bertindak tegas secara internal buat memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya dihukum dan diberi sanksi sesuai perbuatan.

"Ketiadaan penghukuman (kebal hukum atau impunitas) inilah yang membuat kejadian atau berbagai pelanggaran oleh anggota Polri terus berulang," ucap Ardi.

Baca juga: Polisi Akan Dalami Temuan TGIPF soal Rekaman CCTV di Kanjuruhan yang Dihapus

Ardi juga menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) seharusnya diberi wewenang yang lebih luas untuk benar-benar menjalankan fungsi sebagai pengawas untuk Polri.

"Kompolnas hanya sebagai 'hiasan' saja seolah-olah Polri sudah diawasi secara eksternal, tetapi sesungguhnya tidak karena Kompolnas tidak memiliki kewenangan yang cukup dan tugas pengawasan yang jelas," ucap Ardi.

Dia juga menyoroti proses hukum terhadap 6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam peristiwa maut itu. Sebab sampai saat ini polisi belum menahan satu pun dari 6 tersangka itu.

"Sehingga para pelaku atau pihak yang bertanggung jawab ini bisa bebas merekayasa dan menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi-saksi," tambah Ardi.

Baca juga: Temuan TGIPF: Ada Upaya Polisi Ganti Rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan

Para tersangka Tragedi Kanjuruhan dari kalangan sipil adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Steward Suko Sutrisno.

Sedangkan polisi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kejadian itu adalah Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman.

Para tersangka dijerat Pasal 359 dan 360 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dan Pasal 103 jo Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Selain itu, ada 20 polisi dinyatakan melanggar etik, terdiri atas 6 personel Polres Malang dan 14 personel dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur.

Baca juga: TGIPF: Rekaman CCTV Berdurasi 3 Jam Lebih di Lobi Utama Stadion Kanjuruhan Dihapus

Persoalan dihapusnya rekaman kamera CCTV Stadion Kanjuruhan dalam pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu diungkap dalam laporan hasil investigasi TGIPF.

Sampai saat ini korban meninggal terkait Tragedi Kanjuruhan mencapai 134 orang.