Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Ungkap Jokowi Pernah Ingin Novel Baswedan Tetap di KPK: Biar Ada yang Takut

Kompas.com - 21/10/2022, 09:46 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, Presiden Joko Widodo pernah berharap agar Novel Baswedan tetap menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahfud, keinginan itu disampaikan Jokowi saat Novel Baswedan dipecat dari lembaga antirasuah. Salah satu alasan Jokowi, sebut Mahfud, agar orang takut melakukan korupsi bila Novel tetap di lembaga tersebut.

Baca juga: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal, Mahfud: Katanya Politik Harus Bawa Uang Tunai

“(Presiden) bilang kepada saya bilang, 'Pak Mahfud kenapa tuh KPK, Novel Baswedan dibegitukan? Kenapa sih enggak tetap saja di KPK biar ada yang takut?' ini kata Pak Jokowi,” ujar Mahfud dalam podcast bertajuk 'Rocky Gerung Kritik, Mahfud MD Tergelitik' yang tayang di RGTV Channel ID, sebagaimana dikutip Jumat (21/10/2022).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Redaksi RGTV channel ID untuk mengutip video tersebut.

Sebagaimana diketahui, Novel dipecat dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) saat status ribuan pegawai KPK dialihkan menjadi ASN. Sebanyak 57 pegawai termasuk Novel dan penyidik senior lainnya diberhentikan.

Baca juga: Tanggung Jawab Pidana Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Bisa Saja Kena Ketua PSSI

Menurut Mahfud, saat KPK memecat Novel Baswedan secara hukum persoalan tersebut telah selesai. Namun, Jokowi menyampaikan keinginan dan rasa heran itu kepada dirinya dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Akhirnya, pemerintah mencari alternatif dengan cara mengangkat Novel Baswedan dan rekan-rekannya menjadi ASN di Polri.

“Secara hukum sudah enggak ada dasarnya, presiden peringatkan diangkat lagi itu si Novel Baswedan suruh milih kalau mau ke Kapolri. Diselamatkan oleh Polri dan masuk lagi sekarang,” tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai kebanyakan orang tidak mengetahui Presiden Jokowi memiliki rasa manusiawi saat melihat Novel Baswedan dipecat dari KPK.

Baca juga: Gaya Mahfud MD, Kerja Pakai Kacamata Sport Rudy Project

Menurutnya, beberapa orang di dalam pemerintahan memperjuangkan nasib Novel dan koleganya.

Selain itu, beberapa orang juga mendatangi dirinya, termasuk eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah, guna mengupayakan nasib Novel.

“Yang begini-gini orang enggak tahu kan, anda enggak tahu juga mereka yang datang ke saya siapa, Febri Diansyah, siapa itu memperjuangkan si Novel Baswedan dan saya menawarkan cara-cara begini,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com