Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Polri dan KPK Lembaga Hukum Paling Tak Dipercaya Publik

Kompas.com - 20/10/2022, 20:12 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri menjadi lembaga hukum paling tidak dipercaya oleh publik.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan hasil survei yang dilakukan pada 6-10 Oktober 2022, menunjukan tingkat kepercayaan publik pada KPK hanya 46 persen.

“Khusus penegak hukum, yang empat saya sebutkan (Pengadilan, Kejagung, KPK, Polri) terjadi penurunan tajam (kepercayaan publik). Paling rendah tingkat kepercayaan KPK dan Polri,” kata Djayadi saat rilis survei daring di YouTube LSI, Kamis (20/10/2022).

Sementara itu, tingkat kepercayaan publik pada Polri berada di angka 45 persen.

Baca juga: Polri Pastikan Akan Tuntaskan Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Sedangkan posisi Pengadilan dan Kejaksaan Agung masih lebih baik. Keduanya punya tingkat kepercayaan di angka 50 persen.

Djayadi mengungkapkan, ada pola khusus pada tingkat kepercayaan publik pada Polri.

Secara sosio-demografi, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka tingkat kepercayaan kepada polisi semakin rendah.

“Demikian juga di pendapatan. Makin tinggi pendapatan masyarakat cenderung tingkat kepercayaan pada polisi makin rendah,” ujar Djayadi.

Sementara itu, hasil survei dengan responden tingkat pendidikan SD menunjukkan kepercayaan pada Polri 62,7 persen. Kemudian, tingkat SMP di angka 55 persen.

Sedangkan pada tingkat SMA, kepercayaan terhadap Polri hanya 45,3 persen. Terakhir, di tingkat universitas kepercayaan pada Polri di angka 43 persen.

Baca juga: Komnas HAM: PSSI Inisiasi Kerja Sama dengan Polri yang Mungkinkan Gas Air Mata Masuk Stadion

Hal serupa nampak di tingkat pendapatan, responden berpenghasilan Rp 1.000.000 punya tingkat kepercayaan pada Polri sebesar 64,1 persen; berpenghasilan Rp 1.000.000 sampai kurang dari Rp 2.000.000 sebesar 63,6 persen.

Lalu, kepercayaan responden berpenghasilan Rp 2.000.000 sampai Rp 4.000.000 pada Polri di angka 45,1 persen.

Terakhir, untuk responden berpenghasilan Rp 4.000.000 atau lebih hanya memiliki tingkat kepercayaan 41,7 persen.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telefon pada 1.212 responden.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD), atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Metode ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Polisi Masih Tunggu Izin Keluarga untuk Ekshumasi Korban Kanjuruhan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com