Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Dulu Bilang Capres Urusan Megawati, Kini Blak-blakan Siap Calonkan Diri

Kompas.com - 20/10/2022, 12:13 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Dia kerap menduduki puncak survei elektabilitas, bersaing dengan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Ganjar Pranowo Nyatakan Siap Maju Jadi Capres

Dulu, Ganjar mengatakan, dirinya tak terpengaruh hasil survei banyak lembaga meski elektabilitasnya hampir selalu unggul.

Dia meyakini bahwa partainya juga tidak hanya mempertimbangkan hasil survei dalam menentukan nama capres maupun calon pemimpin lainnya.

"Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega," kata Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

Belakangan, Gubernur Jawa Tengah itu bilang, ihwal survei seharusnya tak diabaikan dalam mempertimbangkan nama capres cawapres. Menurutnya, survei menjadi bagian dari suara rakyat.

"Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan toh," ucap Ganjar, Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Hasto Sebut Pernyataan Ganjar Siap Jadi Capres Masih Wajar: Kan Bicaranya Kalau Ditugaskan

Dibela PDI-P

Sikap Ganjar ini ternyata mendapat pembelaan partainya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pernyataan Ganjar masih dalam batas wajar.

Sebab, Ganjar mengatakan penting untuk mengikuti mekanisme partai terkait pencapresan kendati mengaku siap maju capres.

"Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau. Dalam konteks seperti ini, kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Hasto juga menilai, Ganjar masih patuh terhadap etika politik di PDI-P. Menurutnya, itu menandakan bahwa Ganjar sadar dirinya bagian dari partai.

"Artinya, setiap kader partai tidak bisa menyatakan dirinya 'saya sebagai capres'," ujarnya.

Namun demikian, Hasto menegaskan, partainya belum mengambil keputusan soal pencapresan. Seluruh jajaran PDI-P masih menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri terkait ini.

"Jangan ikut-ikutan gimik politik tanpa mengakar pada kekuatan politik yang sebenarnya, yaitu rakyat," kata dia.

Tidak sabar

Melihat dinamika ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan Ganjar menunjukkan ketidaksabarannya soal pencapresan.

Sebab, PDI-P tak kunjung melirik Ganjar sebagai capres, meski dia punya modal elektabilitas besar.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com