Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Ucapan Surya Paloh, Hasto: PDI-P Tak Pernah Provokasi Presiden Keluarkan Nasdem

Kompas.com - 20/10/2022, 09:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membantah bahwa partainya telah memprovokasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Hal tersebut disampaikannya merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyinggung adanya desakan untuk mengeluarkan Nasdem dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

"PDI-P tidak pernah memprovokasi presiden," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Hasto pun mempersilakan siapa saja untuk berpendapat dan berasumsi.

Hal itu dinilai wajar dan dibolehkan selama Indonesia hidup dalam demokrasi.

Baca juga: Ganjar yang Akhirnya Bicara Capres di Tengah Ketidakpastian PDI-P

"Ya, demokrasi boleh. Ada orang yang bilang saya kayak DN Aidit saja boleh," ujarnya berkelakar.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDI-P menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Pasalnya, dia berpandangan keputusan merombak kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden.

"Sekali lagi, kalau berhubungan dengan kabinet itu haknya pak presiden. Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh menyinggung adanya desakan untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari parpol koalisi pemerintah.

Hal itu diungkapkannya dalam peluncuran Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Namun, Paloh menegaskan pihaknya tak ragu memperjuangkan keputusan yang telah diambil.

“Tapi saudara-saudara itulah Partai Nasdem, sekali layar terkembang, surut kita untuk pulang,” kata Paloh.

Ia pun mengatakan, Partai Nasdem bakal terus bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir di 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com