Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Ganjar yang Siap Maju Pilpres, Hasto: Capres PDI-P Belum Diumumkan, Restu Itu Nanti

Kompas.com - 19/10/2022, 20:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, tidak ada satu pun kader di PDI-P yang sudah mendapatkan restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Hal itu disampaikannya merespons pernyataan kesiapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai presiden.

"Ya namanya (calon) saja belum diumumkan, restu itu nanti," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Hasto Sebut Pernyataan Ganjar Siap Jadi Capres Masih Wajar: Kan Bicaranya Kalau Ditugaskan

Hasto kemudian menceritakan momen saat Megawati memutuskan Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai capres pada Pilpres 2014.

Saat itu, kata Hasto, Megawati bahkan mengumumkan Jokowi capres dengan tulisan tangan.

"Bu Mega memutuskan dan dengan tulisan tangan, Beliau itu memutuskan untuk menetapkan Pak Jokowi sebagai capres pada tahun 2014 Maret," ucap Hasto.

Ia juga menjawab ketika ditanya apakah Ganjar melanggar larangan PDI-P untuk berbicara calon presiden maupun calon wakil presiden sebelum Megawati.

Menurut Hasto, maksud dari larangan itu yakni jika kader menyatakan diri sebagai capres.

"Dilarang dalam pengertian sebagai calon. Jadi kalau saya berbicara, saya sebagai capres, itu saya melanggar. Pak Djarot (Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat) bicara saya capres, itu melanggar," ujar Hasto.

Adapun Ganjar Pranowo menyatakan kesanggupannya jika diusung PDI-P sebagai capres.

Baca juga: Ganjar Siap Jadi Capres, Hasto PDI-P: Jangan Kemudian Jadi Gimik Politik

Ini pertama kali Ganjar menyampaikan hal tersebut.

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang musti siap akan hal itu," kata Ganjar dikutip dalam wawancara yang diunggah YouTube BeritaSatu, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Ganjar setelah ditanya soal kesiapannya jika menjadi presiden.

Kendati demikian, Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDI-P. Mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, Ganjar juga menilai bahwa hasil survei mesti dilihat partai dalam mengusung capres maupun calon wakil presiden (cawapres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com