Ganjar yang Akhirnya Bicara Capres di Tengah Ketidakpastian PDI-P

Pernyataan itu baru dianggap melanggar disiplin partai apabila Ganjar mengaku dirinya adalah capres PDI-P.

"Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau. Dalam konteks seperti ini kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat," kata Hasto.

Hasto mengingatkan seluruh kader partainya untuk tidak melangkahi Megawati soal penetapan capres maupun cawapres.

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Maju Jadi Capres 2024, FX Rudy: Iya Siap Mendukung

Menurut dia, sanksi akan mengancam siapapun kader yang menyebut nama capres dan cawapres PDI-P sebelum pengumuman dari Megawati.

"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," kata dia.

Hasto mengungkapkan, jika ada kader PDI-P menyatakan tokoh capres dan cawapres tertentu sebelum Megawati, bisa dinyatakan melanggar disiplin partai.

Menurut Hasto, semua kader PDI-P perlu tahu dan ingat bahwa mekanisme penetapan paslon ada di tangan Megawati.

"Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," ujarnya.

Ia mencontohkan mekanisme PDI-P saat mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Menurut dia, hal itu hendaknya terus diingat oleh para kader terkait mekanisme pengusungan capres.

"Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah," ungkap Hasto.

Beri tekanan Megawati

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menilai pernyataan Ganjar soal kesiapannya maju sebagai presiden itu menarik.

Sebab, Ganjar disebut selama ini terkesan lapang dada dan menerima apapun arahan yang telah digariskan partai kepadanya sebagai kader.

"Namun, ketika Ia mendeklarasikan resmi dirinya sebagai capres, otomatis memberi ‘tekanan’ kepada Megawati sebagai Ketua Umum (Ketum) agar segera meresmikan kandidatnya," kata Agung dalam keterangannya, Rabu.

Padahal, lanjut Agung, rekomendasi Rakernas PDI-P menginstruksikan semua kader bahwa soal pencapresan menjadi hak preogatif Ketum.

Kesiapan Ganjar juga dinilai menjadi terbukanya peluang bahwa dia bukan lagi semata kader PDI-P atau petugas partai, tetapi kader bangsa yang siap mengabdi bagi republik.

"Kedua, dengan arahan tersebut mau tidak mau PDI-P harus mempercepat pengumuman capresnya, agar Ganjar ‘tak dibajak’, karena lawan yang mengemuka sementara ini dari hasil koalisi prapilpres," ucap Agung