Ganjar yang Akhirnya Bicara Capres di Tengah Ketidakpastian PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah beberapa kali menghindar ditanya soal ramainya desakan untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024, akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara.

Kader PDI-P itu menyatakan diri siap jika ditugaskan sebagai capres pada Pemilu mendatang.

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang musti siap akan hal itu," kata Ganjar dikutip dalam wawancara yang diunggah Youtube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022).

Hanya saja, Ganjar juga tidak ingin melangkahi arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal penetapan capres dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Diketahui, hingga kini Megawati belum menetapkan capres dari PDI-P dan belum dianggap sebagai skala prioritas partai.

Baca juga: Nyatakan Siap Jadi Capres, Ganjar: Suara Rakyat Tak Boleh Diabaikan

Ganjar singgung survei

Saat menyatakan kesiapannya jika ditugaskan sebagai presiden, Ganjar juga menyinggung hasil survei bakal capres.

Menurut dia, hasil survei juga mesti dilihat partai dalam pengusungan capres maupun calon wakil presiden (cawapres).

"Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang perbincangan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," ujar Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar tetap menghormati etika politik di internal PDI-P di mana mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Megawati.

Baca juga: Kata Siap Pertama dari Ganjar Pranowo buat Jadi Capres...

Catatan Kompas.com, Ganjar menempati posisi teratas elektabilitas capres 2024 di sejumlah survei.

Salah satunya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Ganjar di peringkat pertama dengan elektabilitas mencapai 29 persen apabila maju sebagai capres 2024.

Dalam survei dengan simulasi 19 nama ini, elektabilitas Ganjar jauh berada di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di posisi kedua dengan raihan 19,6 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,4 persen.

“Ganjar Pranowo seorang diri berada pada grade teratas,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (2/10/2022).

Sementara itu, survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022 menunjukkan, elektabilitas Ganjar terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di angka 22 persen, naik dibandingkan 20,5 persen pada Januari 2022.

Baca juga: Nyatakan Siap Maju Capres, Ganjar Dinilai Tak Sabar karena PDI-P Kurang Agresif

Tunggu kerja sama politik

Selain itu, Ganjar juga mengatakan dirinya menunggu langkah konsolidasi PDI-P dalam membangun kerja sama politik antar partai.

Menurut dia, PDI-P bisa mengusung calon sendiri karena sebagai pemenang Pemilu 2019.

"Tentu saja karena hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung sendirian dan partai-partai lain harus bergabung," kata Ganjar.

Ganjar menilai, bangsa ini harus dibangun dengan kekuatan kerja sama. Termasuk, lanjut dia, kerja sama antar partai politik.

Baca juga: Ganjar Siap Jadi Capres, Hasto PDI-P: Jangan Kemudian Jadi Gimik Politik

Ia pun mencontohkan bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibentuk juga berdasarkan kekuatan kerja sama itu.

"Rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian ada banyak multi dimensi persoalan yang ada di sana dan membutuhkan kebersamaan," ucapnya.

"Dua periode kepemimpinan Pak Presiden saya kira sudah dimulai langkah-langkahnya," sambung dia.

(Dokumentasi PDI-P) Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo menghadiri acara koordinasi kepala daerah PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Respons PDI-P

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto langsung angkat bicara sehari setelah Ganjar menyatakan kesiapannya.

Hasto menyatakan, urusan capres maupun cawapres berada di tangan Megawati.

"Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," ucap Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Namun, menurutnya ucapan Ganjar juga masih di batas wajar.

Baca juga: Ganjar Siap Maju jadi Capres, PSI Klaim Sudah Ditunggu Puluhan Juta Rakyat

Sebab, kata Hasto, Ganjar juga menyatakan kesiapannya apabila ditugaskan partai dan bukan bicara bahwa dia adalah capres.

"Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih 'kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap'." ujarnya.

Gimik politik

Hasto juga mengingatkan agar pernyataan Ganjar tidak lantas berkembang menjadi gimik politik.

Adapun gimik yang dimaksud yaitu sebagai alat atau trik untuk menarik perhatian politik Pilpres 2024.

"Ya karena, ya di dalam berpartai seperti itu. Semua siap ditugaskan," tutur Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga menilai Ganjar masih mengingat soal etika politik di PDI-P.

Baca juga: Ganjar Siap Maju Jadi Capres, Airlangga: Nanti Kita Bahas

Menurut dia, hal tersebut menandakan Ganjar sadar bahwa dia adalah kader partai."Artinya, setiap kader partai tidak bisa menyatakan dirinya 'saya sebagai Capres'," kata Hasto.

Soal pencapresan, sekali lagi kata Hasto, semua jajaran partai menunggu keputusan Megawati.

"Jangan ikut-ikutan gimmick politik tanpa mengakar pada kekuatan politik yang sebenarnya, yaitu rakyat," pesan Hasto.

Langgar disiplin partai jika...

Lebih lanjut, Hasto juga menyatakan bahwa pernyataan Ganjar tidak melanggar disiplin partai.

Pernyataan itu baru dianggap melanggar disiplin partai apabila Ganjar mengaku dirinya adalah capres PDI-P.

"Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau. Dalam konteks seperti ini kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat," kata Hasto.

Hasto mengingatkan seluruh kader partainya untuk tidak melangkahi Megawati soal penetapan capres maupun cawapres.

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Maju Jadi Capres 2024, FX Rudy: Iya Siap Mendukung

Menurut dia, sanksi akan mengancam siapapun kader yang menyebut nama capres dan cawapres PDI-P sebelum pengumuman dari Megawati.

"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," kata dia.

Hasto mengungkapkan, jika ada kader PDI-P menyatakan tokoh capres dan cawapres tertentu sebelum Megawati, bisa dinyatakan melanggar disiplin partai.

Menurut Hasto, semua kader PDI-P perlu tahu dan ingat bahwa mekanisme penetapan paslon ada di tangan Megawati.

"Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," ujarnya.

Ia mencontohkan mekanisme PDI-P saat mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Menurut dia, hal itu hendaknya terus diingat oleh para kader terkait mekanisme pengusungan capres.

"Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah," ungkap Hasto.

(POOL/DOK. PDI-P) Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

Beri tekanan Megawati

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menilai pernyataan Ganjar soal kesiapannya maju sebagai presiden itu menarik.

Sebab, Ganjar disebut selama ini terkesan lapang dada dan menerima apapun arahan yang telah digariskan partai kepadanya sebagai kader.

"Namun, ketika Ia mendeklarasikan resmi dirinya sebagai capres, otomatis memberi ‘tekanan’ kepada Megawati sebagai Ketua Umum (Ketum) agar segera meresmikan kandidatnya," kata Agung dalam keterangannya, Rabu.

Padahal, lanjut Agung, rekomendasi Rakernas PDI-P menginstruksikan semua kader bahwa soal pencapresan menjadi hak preogatif Ketum.

Kesiapan Ganjar juga dinilai menjadi terbukanya peluang bahwa dia bukan lagi semata kader PDI-P atau petugas partai, tetapi kader bangsa yang siap mengabdi bagi republik.

"Kedua, dengan arahan tersebut mau tidak mau PDI-P harus mempercepat pengumuman capresnya, agar Ganjar ‘tak dibajak’, karena lawan yang mengemuka sementara ini dari hasil koalisi prapilpres," ucap Agung