Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Ungkap Konflik Lahan Masih Bermunculan sejak Perusahaan Surya Darmadi Beroperasi

Kompas.com - 17/10/2022, 17:11 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivitas sejumlah anak perusahaan Duta Palma Group milik taipan Surya Darmadi disebut diwarnai konflik dengan masyarakat hingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Hal ini diungkapkan mantan Kepala Subbagian Perhutanan dan Kependudukan Sekretariat Daerah (Sekda) Indragiri Hulu, Riau, Raja Fahrurozi saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Surya Darmadi.

Raja Fahrurozi menjabat pada kurun 2007 saat perusahaan taipan sawit itu sudah beraktivitas.

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Fahzal Hendri menanyakan apakah di lokasi tempat PT Palma 1, PT banyu Bening, dan anak perusahaan lain milik Surya Darmadi terjadi konflik.

“Konflik pak, sampai hari ini konfliknya,” kata Raja di ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Dapat Izin 182 Hektar, Anak Perusahaan Surya Darmadi Beroperasi di atas 14.141 Hektar HPK

Menurut Raja, sejak sejumlah anak perusahaan Duta Palma Group beroperasi di Indragiri Hulu, konflik mulai pecah meski tidak bersamaan.

Kasus pembunuhan, menurutnya, terjadi di Desa Pancur dan telah dibawa ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Jadi, konfliknya sudah lama sampai hari ini enggak tuntas,” ujar Raja.

Menurut Raja, konflik antara perkebunan dengan masyarakat itu telah diadukan ke pemerintah daerah setempat, Polres, Polda, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kejaksaan Agung, hingga ke presiden.

Selain itu, konflik tersebut juga digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Namun, Raja mengaku tidak mengetahui proses hukum yang berlanjut.

Baca juga: Surya Darmadi Didakwa Merugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 Triliun

Lebih lanjut, Fahzal menanyakan terkait peran Tim Penanggulangan Konflik Lahan yang diisi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Menurutnya, tim ini dibentuk oleh presiden guna merespons banyaknya konflik lahan terkait perkebunan di Indonesia.

“Pernah enggak Tim Penanggulangan Konflik itu turun ke lapangan?” tanya Fahzal.

Raja mengatakan, tim tersebut turun ke lapangan bersama masyarakat yang turut melancarkan protes.

Halaman:


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com