Saksi Ungkap Konflik Lahan Masih Bermunculan sejak Perusahaan Surya Darmadi Beroperasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivitas sejumlah anak perusahaan Duta Palma Group milik taipan Surya Darmadi disebut diwarnai konflik dengan masyarakat hingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Hal ini diungkapkan mantan Kepala Subbagian Perhutanan dan Kependudukan Sekretariat Daerah (Sekda) Indragiri Hulu, Riau, Raja Fahrurozi saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Surya Darmadi.

Raja Fahrurozi menjabat pada kurun 2007 saat perusahaan taipan sawit itu sudah beraktivitas.

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Fahzal Hendri menanyakan apakah di lokasi tempat PT Palma 1, PT banyu Bening, dan anak perusahaan lain milik Surya Darmadi terjadi konflik.

“Konflik pak, sampai hari ini konfliknya,” kata Raja di ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Dapat Izin 182 Hektar, Anak Perusahaan Surya Darmadi Beroperasi di atas 14.141 Hektar HPK

Menurut Raja, sejak sejumlah anak perusahaan Duta Palma Group beroperasi di Indragiri Hulu, konflik mulai pecah meski tidak bersamaan.

Kasus pembunuhan, menurutnya, terjadi di Desa Pancur dan telah dibawa ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Jadi, konfliknya sudah lama sampai hari ini enggak tuntas,” ujar Raja.

Menurut Raja, konflik antara perkebunan dengan masyarakat itu telah diadukan ke pemerintah daerah setempat, Polres, Polda, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kejaksaan Agung, hingga ke presiden.

Selain itu, konflik tersebut juga digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Namun, Raja mengaku tidak mengetahui proses hukum yang berlanjut.

Baca juga: Surya Darmadi Didakwa Merugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 Triliun

Lebih lanjut, Fahzal menanyakan terkait peran Tim Penanggulangan Konflik Lahan yang diisi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Menurutnya, tim ini dibentuk oleh presiden guna merespons banyaknya konflik lahan terkait perkebunan di Indonesia.

“Pernah enggak Tim Penanggulangan Konflik itu turun ke lapangan?” tanya Fahzal.

Raja mengatakan, tim tersebut turun ke lapangan bersama masyarakat yang turut melancarkan protes.

Ia mengaku turut mendampingi tim tersebut saat hendak menemui pimpinan perusahaan PT Palma 1.

Baca juga: Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri Sendiri Rp 7,5 Triliun

Namun, alih-alih disambut mereka justru sempat tidak diperbolehkan masuk.

“Ke daerah Palma 1, dua jam kita enggak bisa masuk di sana. Resmi saya hadir ke lapangan mendampingi Forkopimda,” ujar Raja.

Tim tersebut baru bisa masuk setelah Kapolres saat itu melobi pihak perusahaan. Tetapi, saat mereka berhasil menembus PT Palma 1, tidak ada pimpinan perusahaan yang bisa ditemui.

Forkopimda Indragiri Hulu hanya bertemu dengan pekerja di PT Palma 1 yang mengaku tidak mengetahui persoalan konflik lahan.

“Tapi tidak menyelesaikan masalah juga?” tanya Fahzal lagi.

“Tidak. Habis kabur semua Pak. Kita tanya hanya penjaga kebun, enggak tahu, security juga enggak tau, ya pulang saja kita,” ujarnya.

Baca juga: Minta Rekeningnya Dibuka, Surya Darmadi: Saya Tak Bisa Bayar Gaji 20.000 Karyawan...

Tidak hanya itu, tim tersebut juga telah mengundang pimpinan perusahaan untuk melakukan dialog di Kantor Bupati Indragiri Hulu.

Namun, pihak perusahaan hanya mengirim tim legal yang orang-orangnya diganti setiap tiga bulan sekali. Mereka menyatakan tidak bisa mengambil keputusan dan tidak akan menandatangani berita kesepakatan.

“Cuma mereka menandatangani data hadir,” kata Raja.

“Jadi, intinya tim penanggulangan konflik tidak berhasil menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan PT?” tanya Fahzal lagi.

“Betul pak, betul,” kata Raja.

Baca juga: Tak Hanya Korupsi Triliunan Rupiah, Surya Darmadi Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mendakwa Surya Darmadi merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun dalam kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan sejak 2004 hingga 2022.

Korupsi itu diduga dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir.

Menurut Jaksa, Surya Darmadi mengoperasikan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan.

Jaksa juga menyebut Surya Darmadi tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan.

Kemudian, jaksa mendakwa Surya Darmadi dan Raja Thamsir telah bersama-sama memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS.

Baca juga: Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor