Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Selesai Pimpin Jakarta, PKS: Cukup Layak Naik Kelas

Kompas.com - 17/10/2022, 11:06 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai, Anies Baswedan sudah memenuhi standar untuk menjadi Presiden.

Hal itu disampaikan menanggapi masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang habis pada Minggu (16/10/2022).

“Anies rasa-rasanya sudah cukup layak lah ya untuk naik kelas memimpin Indonesia,” ujar Kholid dalam keterangannya, Senin (17/10/2022).

Ia menganalogikan dengan berpindahnya Anies dari kantor Gubernur DKI Jakarta ke Istana Kepresidenan.

“Kan dekat kantornya dari Jalan Medan Merdeka Selatan Pindah ke Jalan Medan Merdeka Utara,” sebutnya.

Baca juga: Anies: Jokowi Buat Keputusan Tepat Pilih Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Kholid memaparkan tiga alasan yang membuat Anies layak menjadi Presiden. Pertama, mampu melakukan perubahan secara substansial, bukan demi kepentingan politik.

“Anies mengubah wajah transportasi Jakarta dari orientasi kendaraan pribadi, kepada transportasi publik yang terintegrasi,” papar dia.

“Ini punya dampak signifikan dalam pengurangan macet, meringankan biaya transportasi bagi warga sekaligus mereduksi emisi karbon dari kendaraan,” sebutnya.

Alasan kedua, ia mengatakan, Anies merupakan figur pemimpin yang bisa melewati masa krisis ketika pandemi Covid-19 melanda.

“Terbukti, Jakarta menjadi salah satu kota yang paling berhasil dalam mengatasi pandemi,” katanya.

Alasan terakhir, lanjut Kholid, Anies mampu menjaga kebersamaan atas keberagaman latar belakang masyarakat Jakarta.

“Di era kepemimpinan Gubernur Anies tidak ada kebijakan diskriminatif. Dukungan sarana dan prasarana untuk menjaga kerukunan kehidupan antar umat beragama sangat baik,” ucapnya.

Baca juga: Pelukan dan Jabatan Tangan Anies ke Heru Budi Usai Pelantikan Pj Gubernur DKI

Maka dari itu, Kholid menyatakan, tidak benar tudingan beberapa pihak yang menyampaikan Anies adalah tokoh intoleransi.

Sebaliknya, ia memandang, berbagai capaian Anies membuatnya diterima oleh semua pihak.

“Wajar jika kepemimpinan Pak Anies diterima seluruh kelompok, lintas agama. lintas latar belakang,” ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com