Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Usulan PDI-P soal Pileg Tertutup Menarik, Anggota DPR: Kita Wajib Perbaiki Kualitas Demokrasi

Kompas.com - 15/10/2022, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai usulan PDI-P agar ada perubahan sistem kepemiluan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) menarik untuk dibahas.

Sebelumnya, PDI-P mengusulkan Pilkada asimetris untuk daerah tertentu dan Pileg tertutup sebagai reformasi sistem hukum dan politik nasional.

"Ide yang menarik. Dasarnya kita wajib memperbaiki kualitas demokrasi kita," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Mardani menilai, demokrasi di Indonesia belum membuat negara sejahtera dengan hukum yang adil.

Kemudian, Mardani melihat ada banyak residu seperti politik uang dan dinasti dalam sistem demokrasi, salah satunya pemilu.

Baca juga: Hasto Sebut Usulan Pileg Tertutup Akan Ditata Setelah Pemilu 2024

Terkait usulan Pileg tertutup, Mardani sepaham agar dibahas bersama.

"Proporsional tertutup memudahkan dan menyederhakan, tapi wajib diikuti dengan perbaikan mekanisme internal di partai untuk memperkuat merit system," ujarnya.

Ketua DPP PKS itu juga mengomentari soal pilkada asimetris.

Menurutnya, usulan itu bisa saja dikaji untuk daerah yang secara pendidikan dan ekonomi masih rendah.

"Intinya, sistem politik kita tidak sehat dan ide-ide seperti ini bisa kita bahas bersama berbasis data dan analisa yang kuat," kata Mardani.

Baca juga: Selain Pileg Tertutup, PDI-P Juga Usulkan Pilkada Asimetris

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mengusulkan perubahan sistem kepemiluan.

Perubahan itu menyasar pada mekanisme pilkada secara asimetris.

"Kalau Pilkada asimetris memang sangat penting," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto menjelaskan, penerapan Pilkada secara asimetris bisa dilaksanakan berdasarkan indeks demografi dan kohesivitas sosial.

Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, PDI-P Usul Pileg Sistem Proporsional Tertutup

Akan tetapi, menurut Hasto, Pilkada secara langsung bisa tetap digelar di wilayah yang baik iklim demokrasinya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com