Sebut Usulan PDI-P soal Pileg Tertutup Menarik, Anggota DPR: Kita Wajib Perbaiki Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai usulan PDI-P agar ada perubahan sistem kepemiluan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) menarik untuk dibahas.

Sebelumnya, PDI-P mengusulkan Pilkada asimetris untuk daerah tertentu dan Pileg tertutup sebagai reformasi sistem hukum dan politik nasional.

"Ide yang menarik. Dasarnya kita wajib memperbaiki kualitas demokrasi kita," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Mardani menilai, demokrasi di Indonesia belum membuat negara sejahtera dengan hukum yang adil.

Kemudian, Mardani melihat ada banyak residu seperti politik uang dan dinasti dalam sistem demokrasi, salah satunya pemilu.

Baca juga: Hasto Sebut Usulan Pileg Tertutup Akan Ditata Setelah Pemilu 2024

Terkait usulan Pileg tertutup, Mardani sepaham agar dibahas bersama.

"Proporsional tertutup memudahkan dan menyederhakan, tapi wajib diikuti dengan perbaikan mekanisme internal di partai untuk memperkuat merit system," ujarnya.

Ketua DPP PKS itu juga mengomentari soal pilkada asimetris.

Menurutnya, usulan itu bisa saja dikaji untuk daerah yang secara pendidikan dan ekonomi masih rendah.

"Intinya, sistem politik kita tidak sehat dan ide-ide seperti ini bisa kita bahas bersama berbasis data dan analisa yang kuat," kata Mardani.

Baca juga: Selain Pileg Tertutup, PDI-P Juga Usulkan Pilkada Asimetris

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mengusulkan perubahan sistem kepemiluan.

Perubahan itu menyasar pada mekanisme pilkada secara asimetris.

"Kalau Pilkada asimetris memang sangat penting," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto menjelaskan, penerapan Pilkada secara asimetris bisa dilaksanakan berdasarkan indeks demografi dan kohesivitas sosial.

Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, PDI-P Usul Pileg Sistem Proporsional Tertutup

Akan tetapi, menurut Hasto, Pilkada secara langsung bisa tetap digelar di wilayah yang baik iklim demokrasinya.

Sementara itu, Pilkada asimetris dapat diterapkan di wilayah tertentu. Misalnya wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah dengan tingkat kerawanan konflik tinggi.

"Jadi kayak Surabaya, itu bisa (Pilkada langsung), Semarang itu bisa. Tapi, kalau daerah-daerah perbatasan, Batam itu bahaya karena ada kepentingan asing di sana, gitu," ujar Hasto.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan bahwa PDI-P mengusulkan Pileg dengan sistem proporsional tertutup.

Hasto menyatakan hal itu di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam acara focus group discussion yang diselenggarakan PDI-P bertema reformasi sistem hukum, Kamis.

"Instrumennya, Prof. Mahfud, yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan reliable," kata Hasto.

Baca juga: Wacana Pilkada Asimetris untuk Tekan Korupsi, Puskapol UI Bandingkan dengan Era Orde Baru