Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Usulan Pileg Tertutup Akan Ditata Setelah Pemilu 2024

Kompas.com - 13/10/2022, 16:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa usulan partainya mengenai Pemilihan Legislatif (Pileg) sistem proporsional tertutup ditujukan pasca Pemilu 2024.

Oleh karena itu, Pileg 2024 akan tetap digelar secara serentak terbuka.

"Itu (usulan) untuk next ya. Itu penataan sistem politik pasca pemilu 2024," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto menjelaskan, sebelum disuarakan, PDI-P telah mendiskusikan usulan tersebut jauh sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, PDI-P Usul Pileg Sistem Proporsional Tertutup

Namun, menurutnya, PDI-P enggan lebih memprioritaskan revisi Undang-Undang ketimbang pandemi Covid-19.

"Cuma karena pandemi, maka kepentingan bangsa dan negara itu kita kedepankan. Sehingga, enggak ada revisi undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik," ujarnya.

Hasto kembali menyatakan bahwa usulan Pileg tertutup akan dibahas dan disempurnakan setelah tahun 2024.

Bahkan, Hasto mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menyatakan setuju terkait usulan tersebut.

"Prof Mahfud juga tadi sudah mengakui bahwa sistem proporsional masyarakat tertutup itu jauh lebih relevan, mengingat peserta pemilu adalah partai politik," katanya.

Baca juga: MPR Sebut Wacana Pilkada Asimetris dan Pileg Proporsional Tertutup Tidak untuk 2024

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa PDI-P mengusulkan Pileg dengan sistem proporsional tertutup.

Hasto mengatakan hal itu di hadapan Mahfud MD dalam acara focus group discussion yang diselenggarakan PDI-P.

"Instrumennya, Prof Mahfud, yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan reliable," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, para calon anggota legislatif itu harus dididik terlebih dulu di kelembagaan nasional.

Baca juga: MPR dan KPU Godok Opsi Pileg Proporsional Tertutup, Pemilih Hanya Coblos Parpol

Misalnya, para caleg dididik di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sehingga negara menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parlementiary treshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat, yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita. Sehingga disiapkan, kasih raportnya di situ," ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa kewenangan memutuskan siapa saja calon anggota legislatif layak maju tetap ada pada partai politik.

Negara, kata Hasto, hanya membantu menyiapkan kaderisasi bagi calon-calon tersebut.

Baca juga: Hasto: PDI-P Tak Kenal Premanisme, Semua Tertib Hukum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com