Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Akui Zulfan Salah Pilih Diksi

Kompas.com - 14/10/2022, 12:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa penonaktifan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Nasdem merupakan penegasan kembali soal posisinya saat ini.

Zulfan, kata Ali, sudah mengundurkan diri sejak 2020. Dengan demikian, semua pernyataan yang muncul dari Zulfan merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili partai.

"Tidak semua orang yang kemudian dari Partai Nasdem berbicara atas nama partainya kan?" kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Jokowi Tetap Aman meski Ada Reshuffle: Nasdem Berdiri Dua Kaki

"Karena kader Nasdem itu kan jutaan. Jadi kalau semua kader bicara, terus dipersepsikan sebagai partai ya, repot juga kita," tambahnya.

Ali memahami jika surat penonaktifan itu diambil setelah Zulfan menyatakan soal Anies Baswedan antitesis Joko Widodo (Jokowi).

Namun, melalui surat itu, Nasdem ingin memberikan penegasan bahwa Zulfan bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP partai.

Baca juga: Hasto Duga Zulfan Lindan Bongkar Rahasia Nasdem sehingga Dinonaktifkan

"Padahal, Zulfan itu sejak 2020 dia sudah mengundurkan diri dari kepengurusan. Karena menjabat sebagai komisaris, komisaris di Jasa Marga," jelasnya.

"Artinya, bahwa, DPP mengatakan bahwa semua pernyataan-pernyataan Zulfan tentang ke hal menyangkut publik, itu tidak pernah mewakili partai," sambung dia.

Namun, di sisi lain, Nasdem mengakui jika Zulfan salah memilih diksi dalam pernyataan soal antitesis Anies dan Jokowi.

"Kita akui bahwa dia (Zulfan) salah dalam memilih diksi," imbuh Ali.

Baca juga: Penonaktifan Zulfan Lindan dari Nasdem yang Diduga Buntut Pernyataan Anies Antitesis Jokowi

Sehingga, lanjut Ali, orang akan langsung mempersepsikan bahwa dua tokoh nasional itu saling berseberangan dari prinsip.

Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Zulfan.

"Iya, artinya kan pada saat yang sama, orang secara sederhana, bila Jokowi kiri, pasti Anies kanan. Kan begitu kan," kata dia.

"Kemudian orang menggoreng-goreng dan seakan akan membawa-bawa partai. Jadi misleading itu kemudian membawa seakan-akan pernyatan-pernyataan antitesa-antitesa itu adalah pernyataan pada Partai Nasdem," tutur mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kabinet yang Muncul Setelah Nasdem Capreskan Anies Baswedan

Sebelumnya diberitakan, DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com