Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinonaktifkan, Zulfan Lindan: Saya Bukan Pengurus DPP Nasdem sejak Jadi Wakil Komisaris Jasa Marga

Kompas.com - 13/10/2022, 14:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan buka suara usai dinonaktifkan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem.

Zulfan menilai surat itu salah alamat karena ia memang bukan pengurus DPP Partai Nasdem.

"Pertama, surat itu salah alamat. Karena saya sudah sejak dua tahun lalu bukan lagi sebagai pengurus DPP Nasdem karena diangkat sebagai Wakil Komisaris Jasa Marga," ujar Zulfan Lindan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Meski sudah bukan pengurus di DPP Partai Nasdem, Zulfan tetap kader partai.

Baca juga: Turunkan Citra Partai Nasdem, Zulfan Lindan Dinonaktifkan

Namun, ia menegaskan tetap memiliki hak bicara sebagai warga negara yang merdeka.

"Kedua, saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka," ujarnya.

Zulfan Lindan pun tidak merasa pernah berbicara di media atas nama pengurus DPP Partai Nasdem.

Hanya saja, ia kembali mengingatkan bahwa kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia.

Sebelumnya, DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan Partai Nasdem.

"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," tulis surat yang diterima Kompas.com dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Isu soal Intoleransi Bakal Terus Digencarkan untuk Menjegal Anies

Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

Dalam surat yang bertanggal 13 Oktober tersebut, Zulfan Lindan disebut mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif.

Bahkan, Zulfan Lindan dinilai cenderung menurunkan citra Partai Nasdem.

"Maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyampaikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan, atas berbagai pernyataan di media," isi surat tersebut.

Dengan dikeluarkannya surat itu, Zulfan Lindan dilarang membuat pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem sampai waktu yang ditentukan.

Baca juga: Demokrat Minta Parpol Koalisi Pemerintah Hargai Keputusan Nasdem Usung Anies sebagai Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com