Salin Artikel

Soal Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Akui Zulfan Salah Pilih Diksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa penonaktifan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Nasdem merupakan penegasan kembali soal posisinya saat ini.

Zulfan, kata Ali, sudah mengundurkan diri sejak 2020. Dengan demikian, semua pernyataan yang muncul dari Zulfan merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili partai.

"Tidak semua orang yang kemudian dari Partai Nasdem berbicara atas nama partainya kan?" kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Karena kader Nasdem itu kan jutaan. Jadi kalau semua kader bicara, terus dipersepsikan sebagai partai ya, repot juga kita," tambahnya.

Ali memahami jika surat penonaktifan itu diambil setelah Zulfan menyatakan soal Anies Baswedan antitesis Joko Widodo (Jokowi).

Namun, melalui surat itu, Nasdem ingin memberikan penegasan bahwa Zulfan bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP partai.

"Padahal, Zulfan itu sejak 2020 dia sudah mengundurkan diri dari kepengurusan. Karena menjabat sebagai komisaris, komisaris di Jasa Marga," jelasnya.

"Artinya, bahwa, DPP mengatakan bahwa semua pernyataan-pernyataan Zulfan tentang ke hal menyangkut publik, itu tidak pernah mewakili partai," sambung dia.

Namun, di sisi lain, Nasdem mengakui jika Zulfan salah memilih diksi dalam pernyataan soal antitesis Anies dan Jokowi.

"Kita akui bahwa dia (Zulfan) salah dalam memilih diksi," imbuh Ali.

Sehingga, lanjut Ali, orang akan langsung mempersepsikan bahwa dua tokoh nasional itu saling berseberangan dari prinsip.

Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Zulfan.

"Iya, artinya kan pada saat yang sama, orang secara sederhana, bila Jokowi kiri, pasti Anies kanan. Kan begitu kan," kata dia.

"Kemudian orang menggoreng-goreng dan seakan akan membawa-bawa partai. Jadi misleading itu kemudian membawa seakan-akan pernyatan-pernyataan antitesa-antitesa itu adalah pernyataan pada Partai Nasdem," tutur mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai.

"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," tulis surat yang diterima Kompas.com dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Kamis (13/10/2022).

Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

Dalam surat yang bertanggal 13 Oktober tersebut, Zulfan Lindan disebut mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif.

Bahkan, Zulfan Lindan dinilai cenderung menurunkan citra Partai Nasdem.

"Maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyampaikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan, atas berbagai pernyataan di media," isi surat tersebut.

Sebelumnya, Zulfan diketahui berbicara soal Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam sebuah diskusi. Zulfan membandingkan Anies dengan Jokowi.

Dia pun menyebut Anies sebagai antitesis dari Jokowi. Pernyataan itu mengundang beragam reaksi publik. PDI-P juga turut berbicara keras menyindir sikap Nasdem yang seolah telah berseberangan dengan koalisi pemerintahan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/12465701/soal-anies-antitesis-jokowi-nasdem-akui-zulfan-salah-pilih-diksi

Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke