Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sebut Belum Ada Tanda dari PDI-P untuk Bekerja Sama

Kompas.com - 10/10/2022, 19:09 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan belum ada tanda-tanda PDI-P bakal bergabung dengan koalisi PKB-Gerindra.

Ia mengungkapkan, belum ada komunikasi serius yang terjalin pasca pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Perkembangan sampai hari ini belum ya. Belum ada diskusi, belum ada meeting, belum ada komunikasi yang sifatnya mengarah ke sana (koalisi),” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Alih-alih menunggu PDI-P, menurutnya, PKB dan Gerindra justru tengah meningkatkan konsolidasi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita malah dalam posisi terus mematangkan agenda-agenda dengan Gerindra,” ujarnya.

Baca juga: Sebut Pasangan Prabowo-Muhaimin Segera Dideklarasikan, PKB: Kita Tak Tunggu PDI-P

Huda menyampaikan hampir pasti koalisi kedua partai politik (parpol) mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Sampai hari ini perbincangan kita antara Gerindra-PKB tidak ada figur lain, selain dua figur ini,” katanya.

Menurut Huda, momentum itu bakal diumumkan dalam waktu dekat, menjelang akhir tahun 2022.

“Ya prinsipnya paling enggak mengambil momentum akhir tahun,” ujarnya.

Baca juga: Disebut Sulit Masuk Koalisi Gerindra-PKB, Nasdem Klaim Tak Akan Ganggu Cak Imin

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani telah menemui empat ketua umum parpol dalam safari politiknya sejak akhir Agustus 2022.

Anak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu telah berjumpa dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, hingga kini PDI-P belum menunjukkan langkah bakal berkoalisi dengan partai lain.

Diketahui, partai berlambang banteng moncong putih itu menjadi satu-satunya parpol yang dapat mengusung capres-cawapresnya sendiri.

Pasalnya, PDI-P memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential theeshold sejumlah 20 persen kursi di DPR.

Baca juga: Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com