Kompas.com - 07/10/2022, 07:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah berantakan dalam menerapkan aturan yang mereka buat ketika ikut menentukan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Campur tangan DPR ini pun dikhawatirkan mengganggu independensi Komnas HAM dalam bekerja.

Seyogianya, pemilihan ketua dilakukan sembilan komisioner terpilih saat menggelar rapat paripurna pertama kali, bukan di Komisi III, seperti yang dilakukan pada saat ini ketika memilih Atnike Nova Sigiro sebagai ketua.

Baca juga: Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga ditegaskan dala Tata Tertib Komnas HAM.

"Hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang sebenarnya tidak sah dan dapat dibatalkan," kata Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Andala Feri Amsari kepada Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

"Saya pikir memang DPR ini agak berantakan dalam menerapkan undang-undang dan tentu saja ini tidak sehat bagi proses demokrasi," imbuhnya.

Baca juga: Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Ditabraknya aturan oleh DPR ini dikhawatirkan bakal berbuntut panjang. Salah satunya dalam hal administrasi lembaga independen itu ke depan.

Atnike yang dihubungi secara terpisah oleh Kompas.com memilih untuk tidak memberikan komentar terlebih dulu.

Pun demikian dengan sejumlah komisioner terpilih lain saat dikonfirmasi, seperti Anis Hidayah yang juga merupakan Ketua Pusat Studi Migrant Care dan Putu Elvina yang juga merupakan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tak memberi respons.

"Mohon maaf, ya, Mas, saat ini saya belum bisa memberikan keterangan," kata Atnike.

Baca juga: Ketua Komnas HAM Heran DPR Intervensi Pemilihan Penggantinya

"Namun, pada waktunya saya bersama komisioner terpilih lainnya akan memberikan keterangan," ia melanjutkan.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa baru kali ini DPR campur tangan dalam pemilihan posisi ketua Komnas HAM. Padahal, di era Orde Baru sekalipun, intervensi pemerintah terhadap lembaga ini dikurangi atau dibatasi.

"Bagaimana mungkin intervensi terjadi di era demokrasi seperti sekarang," kata Taufan kepada Kompas.com, Rabu (5/10/2022).

"Dari dulu, sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang HAM) berlaku, pemilihan ketua ya begitu. Tidak pernah ada intervensi pihak mana pun," imbuhnya.

Baca juga: Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

 

Harus dipilih ulang

Taufan menegaskan bahwa tindakan DPR yang ikut campur dalam memilih ketua Komnas HAM tidak memiliki dasar aturan dan tidak berkekuatan hukum.

Independensi Komnas HAM ke depan pun dikhawatirkan menjadi pertaruhannya.

"Sesuai Paris Principles, semua Komnas HAM di dunia diwajibkan untuk independen. Karena itu, intervensi DPR dalam pemilihan ketua bisa dinilai mengurangi independensi Komnas HAM RI yang sekarang akreditasinya A," jelas Taufan.

 

 

Sementara itu, Feri menyatakan, tidak diperlukan langkah khusus untuk membatalkan keputusan Komisi III dalam memiliki ketua Komnas HAM.

Baca juga: DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Menurut dia, para komisioner terpilih cukup kembali menggelar Rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sah, yakni UU HAM dan Tata Tertib Komnas HAM.

Dalam hal ini, ia menambahkan, yang menjadi dasar pemilihan ketua Komnas HAM adalah kesepakatan para anggota.

"Sebab, kalau cara pemilihan ketuanya salah, dampaknya ke kebijakan administrasi lembaga ke depannya," kata Feri.

"Jadi, anggota Komnas HAM semestinya mengikuti undang-undang karena juga sebagai lembaga yang akan menegakkan undang-undang itu sendiri, dengan kemudian memilih ulang pimpinan atau Ketua Komnas HAM," jelasnya.

Baca juga: DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Sebagai informasi, sembilan komisioner terpilih Komnas HAM yang bakal mengawali masa baktinya mulai akhir 2022 nanti merupakan wajah-wajah baru.

Mereka adalah Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, serta Uli Parulian Sihombing.

Beberapa komisioner lama yang kembali mencalonkan diri, yaitu Wakil Ketua Komnas HAM Amirruddin Al Rahab serta Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara, tidak lolos.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Nasional
Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

Nasional
Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Nasional
Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Nasional
Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Nasional
Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Nasional
Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Nasional
Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Nasional
Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Nasional
Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Nasional
Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Nasional
Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Nasional
Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.