Kompas.com - 06/10/2022, 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa keputusan yang dibuat DPR bisa dibatalkan apabila tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal itu dikatakan Feri Amsari saat dimintai tanggapannya terkait penunjukkan Atnike Nova Sigiro menjadi Ketua Komnas HAM periode berikutnya dalam rapat Komisi III, Senin (3/10/2022).

"Hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang sebenarnya tidak sah dan dapat dibatalkan," ujar Feri Amsari kepada Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM seharusnya dilakukan oleh anggota Komnas HAM.

Dalam Tata Tertib Komnas HAM, pemilihan ketua itu semestinya dilakukan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM, untuk masa bakti 2,5 tahun.

Baca juga: Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Oleh karenanya, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas ini menilai bahwa langkah DPR memilih Atnike dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang.

"Saya pikir memang DPR ini agak berantakan dalam menerapkan undang-undang dan tentu saja ini tidak sehat bagi proses demokrasi," ujarnya.

Feri menambahkan, tidak diperlukan langkah hukum khusus untuk membatalkan "keputusan" Komisi III DPR RI terkait penunjukkan Ketua Komnas HAM.

Para komisioner Komnas HAM terpilih periode 2022-2027 dinilai cukup kembali ke mekanisme pemilihan yang sah sesuai UU HAM dan Tata Tertib Komnas HAM sebagaimana yang ditempuh selama ini, yakni dengan prinsip dasar kesepakatan antara para anggota dalam memilih pimpinan.

"Sebab kalau cara pemilihan ketuanya salah, dampaknya ke kebijakan administrasi lembaga ke depannya," kata Feri Amsari.

Baca juga: DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

"Jadi, anggota Komnas HAM semestinya mengikuti undang-undang--karena juga sebagai lembaga yang akan menegakkan undang-undang itu sendiri--dengan kemudian memilih ulang pimpinan atau Ketua Komnas HAM," ujarnya lagi.

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM saat ini.

"Dari dulu, sejak Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang HAM) berlaku, pemilihan ketua ya begitu. Tidak pernah ada intervensi pihak mana pun," kata Taufan kepada Kompas.com, Rabu (5/10/2022).

"Silakan periksa sejarah Komnas HAM, bahkan di era Soeharto sekali pun, intervensi pemerintah dikurangi atau dibatasi. Bagaimana mungkin intervensi terjadi di era demokrasi seperti sekarang," ujarnya lagi.

Baca juga: Komnas HAM: Korban Kanjuruhan Meninggal karena Kurang Oksigen dan Gas Air Mata

Taufan Damanik bahkan mengatakan bahwa pemilihan Ketua Komnas HAM penerusnya mesti diulang karena DPR menyalahi aturan.

"Jadi, pemilihan mesti diulang. Nanti setelah kesembilannya mendapatkan SK Presiden, insya Allah tanggal 13 November di mana masa tugas kami berakhir. Maka dalam Sidang Paripurna pertama, agenda mereka adalah memilih Ketua dan Wakil Ketua (2 orang)," kata Taufan.

Sebagai informasi, 9 komisioner terpilih Komnas HAM yang bakal mengawali masa baktinya mulai akhir 2022 nanti merupakan wajah-wajah baru.

Mereka adalah Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, serta Uli Parulian Sihombing.

Beberapa komisioner lama yang kembali mencalonkan diri, Wakil Ketua Komnas HAM Amirruddin Al Rahab dan Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara, tidak lolos.

Baca juga: DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Nasional
Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama di Musra Hongkong

Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama di Musra Hongkong

Nasional
Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Nasional
Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Nasional
Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Nasional
Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Nasional
Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Nasional
Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Nasional
Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Nasional
Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Nasional
Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Nasional
PKS Soroti 'Umur Pendek' Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

PKS Soroti "Umur Pendek" Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Nasional
Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Nasional
Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Nasional
Hasil Sidang Dewan Etik, Kepala Ombudsman Sulbar Diberhentikan karena Terima Gratifikasi Beasiswa

Hasil Sidang Dewan Etik, Kepala Ombudsman Sulbar Diberhentikan karena Terima Gratifikasi Beasiswa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.