Kompas.com - 05/10/2022, 01:15 WIB
|


KOMPAS.com – Seluruh sikap dan perilaku hakim harus dituntut menjaga kehormatan dan martabatnya dengan berpedoman pada kode etik yang telah ditentukan.

Kode etik menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pelanggaran terjadap kode etik akan dikenakan sanksi bagi hakim yang bersangkutan. Tak tanggung-tanggung, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Berikut sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada hakim yang melanggar kode etik.

Baca juga: Prinsip Kode Etik Hakim

Sanksi bagi hakim pelanggar kode etik

Sanksi atas pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh hakim pada MA dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad-hoc dan pengadilan pajak.

Ada tiga jenis sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Tingkat dan jenis sanksi akan diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Adapun sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara sanksi sedang meliputi:

  • penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,
  • penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,
  • penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun,
  • non-palu (tidak menyidangkan perkara) paling lama enam bulan,
  • mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, atau
  • pembatalan atau penangguhan promosi.

Sedangkan untuk sanksi berat terdiri dari:

  • pembebasan dari jabatan,
  • non-palu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun,
  • penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama tiga tahun,
  • pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau
  • pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain itu, bagi hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, akan dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua MA.

Sanksi-sanksi ini berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim: Tugas, Wewenang, Susunan dan Pembentukannya

Sementara untuk hakim di lingkungan peradilan militer, penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jenis sanksi berbeda juga akan diterapkan pada hakim ad hoc. Sanksi untuk hakim ad hoc terdiri dari:

  • sanksi ringan berupa teguran tertulis,
  • sanksi sedang berupa non-palu paling lama enam bulan, dan
  • sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Sanksi bagi hakim ad hoc ini sama dengan sanksi yang dijatuhkan untuk hakim agung yang melanggar kode etik.

Terkait sanksi yang telah dijatuhkan, Peraturan Bersama MA dan KY menegaskan, setiap hakim tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

 

Referensi:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.