Kompas.com - 04/10/2022, 19:36 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) menyatakan, sebanyak 80 persen orang yang mengalami gangguan penglihatan di Indonesia mestinya bisa ditangani.

Data tersebut mengacu pada hasil survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) oleh perhimpunan dokter spesialis mata tersebut.

Adapun sejauh ini, terdapat 8 juta orang mengalami gangguan penglihatan di Indonesia, dengan rincian 1,6 juta menderita kebutaan, 6,4 juta menderita gangguan penglihatan sedang dan berat.

Baca juga: Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

"Ini suatu yang menguntungkan, karena kalau kita bisa menangani 80 persen kasus, hanya 20 persen kasus yang worst case, atau kasus yang tidak bisa ditangani," kata Dokter Spesialis Mata, Yeni Dwi Lestari dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Yeni mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang sama di 15 provinsi pada tahun 2014 dan tahun 2016, tingkat kebutaan di Indonesia mencapai 3 persen atau setara dengan 1,6 juta orang.

Angka ini menempatkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kebutaan tertinggi di Asia Tenggara.

Baca juga: Alasan Tidak Boleh Mengucek Mata Saat Terkena Gas Air Mata

Dari angka tersebut, katarak merupakan penyebab tertingginya, yakni sekitar 81 persen. Kemudian diikuti oleh kelainan refraksi, glaukoma, dan retinopathy diabetic.

"Makanya angka 80 persen (gangguan penglihatan yang mestinya bisa ditangani) ini kesempatan kita, kalau kita ingin menginvestasikan usaha untuk menangani gangguan penglihatan atau kebutaan di Indonesia," tutur dia.

Saat ini kata Yeni, gangguan penglihatan selalu dikaitkan dengan produktivitas. Sudah banyak jurnal yang memapaparkan bahwa ada konsekuensi kehilangan produktivitas atau kehilangan ekonomi dari gangguan penglihatan yang diderita, baik di suatu negara maupun global.

Baca juga: Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?

Data terakhir menyatakan, gangguan penglihatan menyebabkan hilangnya produktivitas senilai Rp 411 miliar per tahun.

"Padahal jika kita menginvestasikan sekitar Rp 25 miliar (untuk pencegahan), masalah hilangnya produktivitas ini tidak akan terjadi," tutur dia.

Wanita yang juga menjabat di Divisi Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat Perdami ini menuturkan, pencegahan kebutaan juga perlu dilakukan mengingat adanya bonus demografi yang didominasi oleh remaja usia produktif.

Baca juga: Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Meskipun ada dampak positif dari bonus tersebut, Yeni tak memungkiri pada suatu masa, remaja akan menua dan memasuki usia lanjut. Bila kesehatan mata tidak diprioritaskan dari sekarang, jumlah penderita katarak yang biasanya disebabkan oleh usia lanjut akan meningkat.

"Kalau tidak diantisipasi dan tidak dicanangkan suatu program untuk menanggulangi katarak, maka akan diprediksi kebutaan pasti akan meningkat dan bisa menjadi tsunami katarak," sebut Yeni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Nasional
Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Nasional
Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Nasional
Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Nasional
Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Nasional
PKS Soroti 'Umur Pendek' Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

PKS Soroti "Umur Pendek" Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Nasional
Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Nasional
Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Nasional
Hasil Sidang Dewan Etik, Kepala Ombudsman Sulbar Diberhentikan karena Terima Gratifikasi Beasiswa

Hasil Sidang Dewan Etik, Kepala Ombudsman Sulbar Diberhentikan karena Terima Gratifikasi Beasiswa

Nasional
Jokowi: Masyarakat Mana yang Paling Bahagia? Ya Maluku Utara

Jokowi: Masyarakat Mana yang Paling Bahagia? Ya Maluku Utara

Nasional
Bharada E Sebut Sambo Pegang Leher Yosua Sambil Bilang 'Berlutut Kamu!'

Bharada E Sebut Sambo Pegang Leher Yosua Sambil Bilang "Berlutut Kamu!"

Nasional
Keluarga Korban Gagal Ginjal Minta BPOM dan Distributor Bahan Kimia Obat Sirup Bertanggung Jawab

Keluarga Korban Gagal Ginjal Minta BPOM dan Distributor Bahan Kimia Obat Sirup Bertanggung Jawab

Nasional
Kekecewaan Para Anak Buah Ferdy Sambo dan Kata Maaf dari Sang Mantan Jenderal...

Kekecewaan Para Anak Buah Ferdy Sambo dan Kata Maaf dari Sang Mantan Jenderal...

Nasional
Soal Elektabilitas Turun, Golkar: Baik untuk Jadi Masukan

Soal Elektabilitas Turun, Golkar: Baik untuk Jadi Masukan

Nasional
Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.