Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/10/2022, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo didesak untuk tidak menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait pencopotan dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto.

Adapun Aswanto dicopot oleh DPR RI lewat Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang I Tahun 2022-2023.

Desakan itu dilontarkan sejumlah aktivis demokrasi yang mengatasnamakan diri "Kelompok Masyarakat Madani pada Selasa (4/10/2022).

“Kami tentu mendesak agar Presiden tidak menerbitkan keppres pemberhentian dan pengangkatan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagaimana yang diusulkan DPR,” kata perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhani, kepada wartawan.

“Tentu kami berharap Presiden memahami hal itu dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan keputusan presiden tersebut,” ujar dia.

Baca juga: Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan bahwa pencopotan Aswanto berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan undang-undang hasil legislasi di parlemen.

Padahal, keberadaan MK memang untuk menguji konstitusionalitas produk hukum, termasuk produk hukum yang lahir dari DPR.

Perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga meminta hal senada kepada Jokowi.

Menurut dia, DPR telah menunjukkan sikap arogan dengan pencopotan sepihak atas Aswanto.

“Terlihat upaya DPR menunjukkan kekuasaannya bahwa dia bisa melakukan apa pun untuk pejabat-pejabat yang diduga tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh DPR, dan saya kira itu segaris dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa Hakim Aswanto dianggap tidak commited dengan apa yang menjadi kemauan DPR,” kata Lucius pada kesempatan yang sama.

“Saya kira di situ krusialnya, DPR menunjukkan bukan hanya ketidakpahamannya tapi juga mengobrak-abrik hukum dan tata kelola ketatanegaraan,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Lucius menganggap bahwa publik menanti sikap Jokowi. Sikap Jokowi untuk tidak menandatangani keppres pemberhentian dan penggantian Aswanto dianggap sebagai jalan keluar yang diharapkan masih bisa terjadi.

“Itu kalau Pak Jokowi sendiri mau menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang bisa kemudian menegakkan hukum, menegakkan etika dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan Indonesia,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Nasional
Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Nasional
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Nasional
Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Nasional
Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.