Kompas.com - 04/10/2022, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo didesak untuk tidak menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait pencopotan dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto.

Adapun Aswanto dicopot oleh DPR RI lewat Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang I Tahun 2022-2023.

Desakan itu dilontarkan sejumlah aktivis demokrasi yang mengatasnamakan diri "Kelompok Masyarakat Madani pada Selasa (4/10/2022).

“Kami tentu mendesak agar Presiden tidak menerbitkan keppres pemberhentian dan pengangkatan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagaimana yang diusulkan DPR,” kata perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhani, kepada wartawan.

“Tentu kami berharap Presiden memahami hal itu dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan keputusan presiden tersebut,” ujar dia.

Baca juga: Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan bahwa pencopotan Aswanto berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan undang-undang hasil legislasi di parlemen.

Padahal, keberadaan MK memang untuk menguji konstitusionalitas produk hukum, termasuk produk hukum yang lahir dari DPR.

Perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga meminta hal senada kepada Jokowi.

Menurut dia, DPR telah menunjukkan sikap arogan dengan pencopotan sepihak atas Aswanto.

“Terlihat upaya DPR menunjukkan kekuasaannya bahwa dia bisa melakukan apa pun untuk pejabat-pejabat yang diduga tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh DPR, dan saya kira itu segaris dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa Hakim Aswanto dianggap tidak commited dengan apa yang menjadi kemauan DPR,” kata Lucius pada kesempatan yang sama.

“Saya kira di situ krusialnya, DPR menunjukkan bukan hanya ketidakpahamannya tapi juga mengobrak-abrik hukum dan tata kelola ketatanegaraan,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Lucius menganggap bahwa publik menanti sikap Jokowi. Sikap Jokowi untuk tidak menandatangani keppres pemberhentian dan penggantian Aswanto dianggap sebagai jalan keluar yang diharapkan masih bisa terjadi.

“Itu kalau Pak Jokowi sendiri mau menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang bisa kemudian menegakkan hukum, menegakkan etika dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan Indonesia,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.