Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/10/2022, 15:26 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mengurangi putusan hakim yang dinilai bermasalah, Komisi Yudisial (KY) menyarankan ketua pengadilan menerapkan eksaminasi.

Anggota KY Amzulian Rifai menyampaikan, usulan itu bukan hal baru karena pernah diatur dalam Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 1967.

“Bahwa Ketua MA mewajibkan ketua pengadilan tinggi setiap bulan mengeksaminasi putusan-putusan di daerah, bukan yang (sudah) inkracht. Itu fungsi kontrol pada putusan,” kata dia.

Baca juga: KY Sebut Tak Temukan Track Record Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Ia menyampaikan, jika kebijakan tersebut dijalankan, MA punya kontrol untuk melihat putusan-putusan yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.

Sebab, setiap bulan para ketua pengadilan diwajibkan mengirimkan laporan eksamasi tersebut.

Amzulian lantas mempertanyakan hilangnya kebiasaan tersebut di dunia peradilan.

“Kenapa kultur itu hilang? (Padahal) jangan-jangan surat edaran MA itu belum ditarik sampai sekarang,” ujar dia.

Adapun berdasarkan data KY yang diterima Kompas.com, sejak 2 Januari hingga 31 Agustus, KY menerima laporan aduan masyarakat soal perilaku hakim sebanyak 1.865.

Lima badan peradilan dan pengadilan yang paling banyak dilaporkan adalah peradilan umum dengan 700 laporan, peradilan agama sejumlah 90 laporan, dan MA sebanyak 86 laporan.

Kemudian, peradilan tata usaha sejumlah 51 laporan, dan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 26 laporan.

Baca juga: KY Pertimbangkan Safe House untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Lalu 10 provinsi dengan aduan terbanyak adalah DKI Jakarta sejumlah 182 laporan, Jawa Timur 107 laporan, Sumatera Utara 99 laporan, Jawa Barat dengan 87 laporan, dan Jawa Tengah sejumlah 57 laporan.

Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur dengan 44 laporan, Sumatera Selatan 44 laporan, Riau dengan 40 laporan, Banten 36 laporan, serta Sulawesi Selatan dengan 36 laporan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com