Kompas.com - 02/10/2022, 13:57 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya tak menemukan track record jelek dari Sudrajad Dimyati.

Oleh karena itu, dia dinyatakan lolos dalam proses seleksi hakim agung (CHA) dan akhirnya disetujui oleh DPR menjadi Hakim Agung pada 2014.

“Kalau (penelusuran) track record kita sudah berupaya maksimal, termasuk (pada) Bapak (Sudrajad) ini, kami tidak temukan track record jelek itu,” ujar Amzulian dalam media gathering KY di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022) malam.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tertangkap KPK, Ratusan Warga Purworejo Gelar Syukuran

Adapun Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap pengurusan perkara di tingkat kasasi.

Amzulian menyampaikan, proses seleksi CHA pada Sudrajad berlangsung pada kepengurusan anggota KY periode sebelumnya.

Kala itu, Amzulian dan anggota KY saat ini belum menjabat.

Atas peristiwa tersebut, ia akan memastikan proses seleksi CHA kian diperketat oleh KY saat ini.

“Kalau di zaman kita, begitu dapat track record-nya (jelek), lewat itu (tak akan lolos) Mau siapa pun rekomendasinya,” ucapnya.

Ia kemudian menjelaskan, proses penelusuran track record CHA.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

 

Menurutnya KY, selalu berupaya menelusuri latar belakang para CHA, termasuk dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dekat CHA.

“Misalnya, ada calon hakim agung, saya datangi rumahnya, tetangganya, kantornya,” tuturnya.

“Kita wawancara terpisah anak, istrinya, siapa pun dia. Itulah cara kita, enggak ada cara lain lagi,” kata dia.

Amzulian menegaskan bahwa KY turut bertanggung jawab usai Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya kami tanggung jawab sesuai wewenang kami, kami sudah tindaklanjuti,” ujarnya.

Baca juga: Menilik Kotak Ajaib Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Sebelumnya, KY menyampaikan bakal menempuh beberapa langkah terkait penetapan tersangka Sudrajad.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan etik pada Sudrajad.

Jika ditemukan bukti, perkara tersebut bakal dibawa dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Jika terbukti melanggar etik berat, maka Sudrajad sangat mungkin diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Jika sanksinya masuk kategori berat, sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) tentunya,” paparnya dalam konferensi pers di kantor KY, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: KY Buka Kemungkinan Periksa Hakim Lain di MA Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Adapun Sudrajad diduga menerima suap senilai Rp.800.000.000 dalam proses kasasi gugatan perdata dari koperasi Intidana.

Ia ditangkap usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada sejumlah pihak di Semarang dan Jakarta, 22 September 2022.

Saat ini ia telah ditahan dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Hakim Agung oleh Mahkamah Agung (MA).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.