Kompas.com - 02/10/2022, 10:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kerusuhan usai pertandingan Arema VS Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Sebab menurut catatan polisi, kericuhan membuat 127 orang meninggal dunia. Tulus meminta tim investigasi independen ini bukan tim yang dibentuk oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Mendesak untuk dibentuk tim investigasi independen, bukan tim yang dibentuk oleh PSSI. Sebab dalam kasus ini, PSSI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban," kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi dalam siaran pers, Minggu (2/10/2022).

Baca juga: Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Tak hanya mendesak pembentukan tim investigasi independen, Tulus juga mendesak manajemen penyelenggara, khususnya manajemen Arema untuk bertanggung jawab, baik secara perdata dan atau bahkan pidana.

Secara perdata, manajemen dan penyelenggara harus memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap korban dan keluarga korban (ahli waris);

Ia pun mendesak PSSI untuk memberikan sanksi keras pada klub (degradasi) yang suporternya melakukan tindakan pelanggaran.

"Tragedi ini hanya akan membuat wajah dan dunia sepakbola Indonesia makin terpuruk dan berpotensi dikenai sanksi keras oleh FIFA," tutur Tulus.

Baca juga: Khofifah Sebut Korban Jiwa Kerusuhan di Kanjuruhan Bertambah Jadi 129 Orang

Lebih lanjut Tulus berujar, YLKI mengecam dengan keras atas tragedi tersebut.

Tragedi ini kata Tulus, harus diusut tuntas, dari mulai penyelenggaran, pemilihan tempat, sampai tindakan di lapangan oleh kepolisian.

"Kami mengucapkan duka yang mendalam terhadap korban dan keluarga korban, sebagai konsumen pertandingan bola," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi kerusuhan usai laga Arema VS Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Menurut keterangan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, sebanyak 127 orang tewas (data pada pukul 6.00 WIB), termasuk dua anggota Polri. Dari jumlah korban tewas, 34 di antaranya meninggal dunia di stadion, sisanya di rumah sakit.

Selain itu, polisi mencatat, ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara, para korban terinjak-injak suporter lain, serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memperbarui data korban. Korban saat ini mencapai 129 orang, dua di antaranya adalah anggota polisi, yakni anggota Polres Tulungagung dan Polres Trenggalek yang diperbantukan dalam pengamanan pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya. 

Baca juga: Permintaan Maaf Arema FC atas Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Gas air mata sesuai prosedur

Nico mengatakan, tembakan gas air mata yang dilayangkan Polri sudah sesuai prosedur. Hal itu sebagai upaya menghalau serangan suporter yang merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis.

"Sehingga, para suporter berlarian ke salah satu titik di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Saat terjadi penumpukan itulah banyak yang mengalami sesak napas," ungkapnya dalam konferensi pers di Mapolres Malang, Minggu (2/10/2022) pagi.

"Seandainya suporter mematuhi aturan, peristiwa ini tidak akan terjadi. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini," imbuhnya.

Baca juga: Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Adapun dalam aturan pengamanan dan keamanan stadion FIFA (FIFA Stadium Saferty dan Security Regulations), penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan.

Lebih tepatnya tertulis di pasal 19 b soal pengaman di pinggir lapangan, yang berbunyi "No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used (senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan)".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.