Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak ingin mencoba penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) baru.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pihaknya tetap ingin membentuk koalisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

“Banyak hal sudah kami sepakati, seperti disampaikan Mas Willy (Ketua DPP Nasdem Willy Aditya) kan sudah (tinggal) 20 persen (kesepakatan koalisi),” tuturnya ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

“Ya mengapa kita mengulang dari nol? Karena saat ini (kesepakatan) sudah 80 persen,” ujarnya.

Baca juga: Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Namun demikian, Herzaky menyampaikan, penjajakan tersebut tak lantas menutup komunikasi ketiga partai politik (parpol) dengan pihak lain.

“Jangan kemudian malah saya tidak koalisi dengan dia, jadi menutup komunikasi. Tutup silaturahmi, kan enggak gitu,” ucapnya.

Herzaky menegaskan, pihaknya masih fokus untuk mendorong tercapainya koalisi bersama PKS, dan Partai Nasdem.

Ia menyebutkan, Partai Demokrat belum membuka kemungkinan pembentukan koalisi dengan parpol lain sebelum keputusan akhir proses penjajakan tersebut.

“Enggak ada itu (pilihan) keluar (dari penjajakan). Kami setia, fokus. Sudah semakin dekat tercapai kesepakatan untuk finalisasi dan deklarasinya,” imbuh dia.

Baca juga: Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Ditemui terpisah, Willy mengungkapkan bahwa salah satu tantangan pembentukan koalisi adalah penentuan pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga Parpol belum menyetujui siapa pasangan calon (paslon) yang bakal didorong untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Banyak faktor. Ada faktor capres, ada faktor cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor ini kemudian terus dimatangkan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.