Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri Saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Kompas.com - 29/09/2022, 16:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyindir para pejabat yang sering bepergian ke luar negeri saat kondisi negara sedang terdampak krisis global.

Terlebih, perjalanan para pejabat ke luar negeri itu dipamerkan lewat akun Instagram mereka.

Padahal, kata Jokowi, Indonesia sudah punya berbagai destinasi wisata yang sangat bagus.

Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong keluar negeri

"Pamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat," ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

"Saya diundang luar negeri mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan, saya datang paling dua atau tiga. Betul-betul saya rem ini ada manfaat konkret enggak sih. Karena juga keluar uang kita keluar (negeri) itu," tegasnya.

Menurut Presiden, kondisi-kondisi seperti ini harus diberitahukan kepada masyarakat.

Tujuannya untuk mengajak masyarakat mengutamakan kunjungan ke destinasi wisata di dalam negeri.

"Gunakan untuk wisata di dalam negeri saja," ungkap Jokowi.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-eman-eman, Hati-hati...

"Ajak masyarakat kita, ini kita bisa defisit wisata kita yang datang kesini belum banyak yang keluar malah banyak sekali hati-hati devisa kita lari lagi," lanjut dia.

Jokowi pun meminta kepala daerah untuk giat mengajak warganya bepergian ke destinasi wisata lokal.

"Kita ini punya daerah-daerah wisata yang baik Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Babel, Borobudur Jakarta dan lain-lainnya," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com