Seteru Sekutu Militer dengan Parlemen

Menghadapi gertakan petinggi militer, Soekarno menolak permintaan Nasution untuk membubarkan DPR. Soekarno beralasan dirinya tak ingin disebut fasis karena membubarkan lembaga legislatif.

Konflik militer dengan parlemen tahun 1952 ini berakhir dengan dicopotnya Nasution dari jabatan KSAD dan disepakatinya Piagam Keutuhan Angkatan Darat sebagai hasil pertemuan Yogyakarta (Kompas.com, 17/10/2018)

Peristiwa 17 Oktober 1952, tak sepenuhnya memupus relasi antara militer dengan parlemen. Sejarah mencatat justru di kemudian hari, AH Nasution yang pernah dicopot Soekarno dan kemudian diangkat kembali dalam jabatan petinggi militer, kemudian melontarkan gagasan Dwifungsi ABRI.

Pada 12 November 1958, di Akademi Militer Nasional (AMN) Nasution melontarkan gagasan Dwifungsi ABRI yang gaungnya kemudian ditangkap dalam sidang-sidang MPRS.

Puncaknya ketika Soekarno lengser dan digantikan Soeharto, secara cepat kemudian militer menguasai posisi-posisi penting di parlemen dan dengan dukungan Fraksi Golongan Karya menjadi fraksi mayoritas.

Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto dan militer menikmati dan melanggengkan simbiosis mutualisme dengan parlemen.

Kondisi ini memberikan romantisme besar bagi kalangan militer untuk terus membangun relasi dengan politik pascaruntuhnya orde baru.

Tak heran setelah reformasi bergulir, pucuk-pucuk partai politik parlemen masih dihiasi taburan bintang purnawirawan.

Bahkan secara periodik, posisi Panglima TNI seringkali masuk dalam radar-radar survei calon presiden.

Tak hanya Jenderal Andika Perkasa yang menjadi bakal calon presiden Nasdem. Pendahulunya, Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI juga sesekali namanya muncul dalam survei-survei politik.

Kondisi ini, sekali lagi, pada posisi pascareformasi, memberikan pekerjaan rumah bagi petinggi militer untuk menjaga jarak dengan politik.

Militer perlu berfokus pada profesionalisme prajurit, tidak perlu bertindak layaknya politisi. Jika politisi terbiasa mengumbar suara, ya memang parlemen adalah kamar demokrasi tempat ide dan gagasan diadu.

Adagium tentara berpolitik berbahaya bagi demokrasi berlandaskan dari masa kelam Orde Baru. Seteru politik disikat tak hanya di parlemen, bahkan di jalanan.

Partai-partai oposisi masa Orde Baru dibonsai dan suara-suara yang mengkritik pemerintah dituduh subversif. PPP dibonsai dan Kongres PDIP dirusuhi. Sementara para pengkritik, nama-nama mereka menghilang.

Tak hanya soal intervensi militer terhadap politik, hari-hari ini publik juga dikejutkan anomali oknum militer mengumbar senjata di jalan tol memunculkan kekhawatiran akan hadirnya kembali arogansi jalanan.