Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Kompas.com - 28/09/2022, 17:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) I Nyoman Wara menyampaikan, dirinya akan fokus membuat lembaga antirasuah melakukan penindakan pada kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Dia mendorong agar penindakan itu berfokus untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab, menurutnya angka kerugian negara akibat korupsi terus meningkat.

"Oleh karena itu, maka KPK hendaknya fokus pada kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara dengan melakukan case building untuk recovery," kata Nyoman dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Adapun hal tersebut disampaikan Nyoman sebagai satu dari empat saran terhadap KPK dalam penindakan yang harus diperhatikan.

Poin berikutnya, dalam penindakan, Nyoman menyampaikan bahwa KPK perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengawasan lainnya.

Misalnya, KPK perlu bekerja sama dan koordinasi dengan lembaga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dengan memanfaatkan hasil-hasilnya dari lembaga-lembaga auditor. Jika ada yang terindikasi. Jadi KPK sebenarnya cukup mudah bisa menggunakan hasil dari tiga lembaga ini," ucapnya.

Di sisi lain, Nyoman juga menekankan pentingnya KPK meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi dengan lembaga lainnya.

Baca juga: Fit and Proper Test Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Menurut dia, hal itu penting agar muncul rasa saling percaya antar lembaga penegak hukum.

"Itulah sebabnya maka karena KPK tidak bekerja sendiri KPK harus memberdayakan lembaga lain maka mau tidak mau KPK harus mengefektifkan fungsi ini," kata dia.

"Memang kelihatannya ini mudah dilakukan, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Karena hal terpenting adalah bagaimana KPK bisa ingin merasa setara dengan lembaga lain, KPK harus sering-sering berkunjung, harus sering-sering berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain," tambah Nyoman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com