Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Kompas.com - 28/09/2022, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah bantuan sosial (bansos) apabila ke depannya ada anggaran yang kelebihan di APBN.

Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau penyaluran sejumlah bansos di Kantor Pos Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9/2022).

Bansos yang diserahkan saat itu adalah bantuan untuk masyarakat dari Presiden sebesar Rp 1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp 300.000, dan bantuan sembako.

"Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp 1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya Rp 300.000 cukup?" ujar Jokowi.

"Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Jokowi pun berpesan kepada semua penerima agar memanfaatkan bantuan sosial yang diterimanya untuk hal-hal yang produktif.

"Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu," ujarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat.

Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM per 26 September 2022.

Baca juga: 7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan akan menaikkan nominal bansos untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu akan dilakukan apabila ada kelebihan dalam APBN dari pajak dan dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

"Kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBB, dari pungutan ekspor akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, pada 12 Juli lalu.

"Tambahan nominalnya (bansos)," katanya melanjutkan.

Jokowi juga menegaskan, rencana menaikkan besaran bansos itu bertujuan agar daya beli masyarakat tidak menurun.

Saat ditanya berapa besaran tambahan nominal yang direncanakan, Jokowi menegaskan belum bisa dipastikan.

Baca juga: Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com