PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Sementara, nama cawapres belum ditentukan. Masih menjadi tanda tanya pula apakah kursi calon RI-2 itu diperuntukkan buat Muhaimin atau sosok lain.

Mungkin berubah

Merespons ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, peta Pemilu 2024 masih sangat cair.

Bongkar pasang koalisi partai politik maupun capres-cawapres masih sangat mungkin, tak terkecuali dengan partai-partai yang sudah mengumumkan koalisi seperti Gerindra dan PKB.

"Koalisi ini masih sangat cair, sehingga bisa tambal sulam, bongkar pasang karena ada banyak dinamika," kata Kunto kepada Kompas.com, Senin (26/9/2022).

Menurut Kunto, peluang PDI-P berkoalisi dengan Gerindra terbuka lebar, sama halnya dengan kemungkinan batalnya kerja sama antara Gerindra dan PKB.

Sebabnya, hingga kini belum ada nama calon wakil presiden yang pasti dari koalisi Gerindra dan PKB. Hanya Prabowo yang menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden melalui partainya.

Kendati PDI-P dan Gerindra sama-sama partai besar, Kunto mengatakan, koalisi di antara keduanya bukan tidak mungkin. Hanya saja, PR-nya adalah partai mana yang mau mengalah menempatkan kadernya di kursi cawapres.

Baca juga: Prabowo soal Cak Imin yang Mau Jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Sebab, Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden. Sementara, PDI-P yang merupakan partai penguasa disinyalir menjagokan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sebagai calon RI-1.

"Problemnya seberapa mau PDI-P berkompromi dan komprominya dengan apa juga selain cawapres, lalu apa kemudian yang PDI-P dapatkan," ujar Kunto.

Kendati masih samar, Kunto yakin PDI-P tak akan berjalan sendirian pada pemilu mendatang. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu diyakini bergabung ke koalisi yang ada kini, atau membentuk koalisi baru.

Hanya saja, perihal partai-partai yang akan bergandengan dengan PDI-P, juga capres-cawapres yang akan diusung masih menjadi tanda tanya.

Kunto menduga, selama pendaftaran capres-cawapres belum dibuka, poros politik masih sangat mungkin berubah.

"Jadi menurut saya hitung-hitungannya masih panjang sampai dengan satu tahun ke depan," kata dosen Universitas Padjadjaran itu.