Prabowo soal Cak Imin yang Mau Jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Kompas.com - 26/09/2022, 15:40 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa partainya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memiliki kesepakatan ketika resmi membentuk koalisi.

Hal itu Prabowo sampaikan menanggapi keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden apabila Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mencalonkan diri sebagai calon presiden.

“Ya, itu hak beliau, tapi kan kita sudah ada kesepakatan,” tutur Prabowo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Wapres Puan

Sejauh ini, ia mengatakan, pembicaraan mengenai penambahan anggota koalisi masih terus berjalan. Termasuk dalam hal ini siapa yang kelak akan diusung sebagai capres dan cawapres saat Pilpres 2024.

“Ini kan perkembangan berjalan terus, kita ikuti, kita diskusi terus sama beliau (Cak Imin),” sebutnya.

Sementara itu, saat disinggung soal kemungkinan Presiden Joko Widodo kembali maju saat Pilpres 2024 bersama dirinya sebagai cawapres, Prabowo tak menampik isu yang muncul.

“Ya sebuah kemungkinan. Ada saja,” ucapnya sembari tertawa.

Baca juga: Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara Head to Head Lawan Prabowo dan Ganjar

Diketahui Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu Cak Imin di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Minggu (25/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin menyatakan keinginannya untuk menjadi cawapres.

Ia lantas mendoakan Puan agar berhasil menjadi presiden.

Puan mengeklaim kerja sama PKB dan PDI-P sangat mungkin terjadi.

"Ya mungkin saja, enggak ada yang enggak mungkin dalam politik. Jadi bisa ketemu begini saja sudah satu sinyal kemungkinan ke depannya mungkin saja. Ya kan, Cak Imin?" sebut Puan.

Baca juga: Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Sementara itu, nota kesepakatan PKB dan Gerindra dalam pembentukan koalisi menyebutkan penambahan jumlah koalisi, serta pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan Prabowo dan Cak Imin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa Dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa Dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas Sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey..'

RKUHP Sudah Dibahas Sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey.."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan Sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan Sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan 'Stunting' di Indonesia

Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan "Stunting" di Indonesia

Nasional
Hendra Kurniawan Ungkap Alasan Gunakan 'Private Jet' untuk ke Jambi, Arahan Ferdy Sambo

Hendra Kurniawan Ungkap Alasan Gunakan "Private Jet" untuk ke Jambi, Arahan Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.