Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Kompas.com - 26/09/2022, 21:57 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, poros koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan PDI-P tak mudah terwujud.

Ia menjelaskan sejumlah tantangan yang akan dihadapi tiga partai ini dalam membentuk koalisi.

Baca juga: Pesona PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

 

Pertama, ketiga partai politik (parpol) punya calon presiden (capres) masing-masing.

“Peluang ini cukup problematik karena ketiga simpul kekuatan itu serius menargetkan diri sebagai capres,” papar Umam pada Kompas.com, Senin (26/9/2022).

Kedua, jika koalisi terbentuk, besar kemungkinan PKB diminta mengalah untuk tak memaksakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres atau calon wakil presiden (cawapres).

Tak hanya itu, Umam juga mempertanyakan apakah PDI-P rela jika pasangan calon yang diusung adalah Prabowo-Puan. Puan menjadi cawapresnya.

“Skema itu akan kembali berbenturan dengan dua ego besar, yakni maukah PDI-P tunduk pada partai di bawahnya?” ujar dia.

“Atau maukah PKB menjadi ‘tukang dorong mobil mogok’ untuk kesekian kalinya?” sambungnya.

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Alasan terakhir, kata Umam, Cak Imin dan PKB punya magnet yang kuat untuk PDI-P dan Partai Gerindra sebagai partai nasionalis.

Pasalnya, dua parpol itu butuh ceruk suara kelompok Islam moderat dari konstituen PKB yang mayoritas dihuni oleh anggota Nadlatul Ulama (NU).

Menurut Umam, situasi itu membuat Cak Imin punya pilihan untuk bekerja sama dengan salah satu parpol jika keinginannya menjadi cawapres tak terakomodir.

“Jika ingin menang berbasis bekal elektabilitas, ia akan bersama Prabowo. Namun, jika ingin menang berdasarkan soliditas mesin partai dan dukungan kekuasaan, Cak Imin akan memilih menjadi cawapres Puan,” imbuhnya.

Baca juga: Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Diketahui, Cak Imin menyatakan keinginannya untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Puan turut mengomentari kemungkinan PDI-P bekerja sama dengan PKB.

Puan pun menyinggung bahwa , pertemuan yang terjadi antara PDI-P dan PKB di warung pecel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, itu sudah merupakan 'sinyal' kemungkinan koalisi.

"Ya mungkin saja, enggak ada yang enggak mungkin dalam politik. Jadi bisa ketemu begini saja sudah satu sinyal kemungkinan ke depannya mungkin saja. Ya kan, Cak Imin?" ujar Puan.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat menggelar jumpa pers di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat menggelar jumpa pers di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Sementara itu, PKB telah menjalin komunikasi dengan Gerindra. 

Sebagai mitra koalisi PKB, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, keinginan tersebut merupakan hak Cak Imin.

Akan tetapi, Prabowo mengingatkan, koalisi PKB-Gerindra telah memiliki kesepakatan terkait penentuan figur capres-cawapres.

Baca juga: Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Wapres Puan

Prabowo pun mengatakan, komunikasi dengan Cak Imin masih terjalin baik.

“Ini kan perkembangan berjalan terus, kita ikuti, kita diskusi terus sama beliau (Cak Imin),” ungkap mantan Danjen Kopassus itu ditemui di Kompleks DPR RI, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com