Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Akan Tertibkan Kader yang Gagas Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani

Kompas.com - 21/09/2022, 19:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku, partainya tak akan menertibkan kader yang membentuk forum Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai calon presiden mendatang.

Forum itu diketahui dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR. Menurut Hasto, tidak diambilnya sikap tegas itu lantaran struktur Dewan Kolonel tidak dikenal di dalam struktur PDI-P.

"Ya karena tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan. Jadi sikap partai sangat jelas," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Meski demikian, Hasto mengaku, telah berbicara dengan pimpinan fraksi PDI-P di Senayan, yakni Utut Adianto agar mengingatkan para anggota Fraksi PDI-P di DPR untuk kembali menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan bahwa fraksi memiliki tugas sebagai kepanjangan tangan partai di DPR untuk memperjuangan ideologi dan platform organisasi. Secara umum, Fraksi PDI-P di DPR bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran hingga pengawasan.

"Jadi tidak ada yang namanya Dewan Kolonel. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai," jelasnya.

Baca juga: Tanggapi Keberadaan Dewan Kolonel, Hasto: Mana Ada Struktur Partai seperti Militer

Lebih jauh, Hasto mengingatkan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya untuk tidak terburu-buru berbicara tentang pencapresan. Selain itu, ia menegaskan bahwa keputusan akhir soal pencapresan berada di tangan Megawati.

"Diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, konteks yang saya ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai capres.

Baca juga: Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Puan: Sah-sah Saja jika Didasari Gotong Royong

Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi, mengatakan bahwa kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Baca juga: Dongkrak Puan untuk Capres 2024, Ini Tugas dan Anggota Dewan Kolonel

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com