Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Kompas.com - 21/09/2022, 18:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku terkejut mengetahui terbentuknya forum Dewan Kolonel yang terdiri dari sejumlah anggota DPR Fraksi PDI-P untuk mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditanya awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Tanggapi Keberadaan Dewan Kolonel, Hasto: Mana Ada Struktur Partai seperti Militer

"Tadi pagi pun, ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," kata Hasto.

Tak hanya dengan Megawati, Hasto juga mengaku telah berbincang dengan Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Setelah berbincang, disepakati bahwa Dewan Kolonel hanya bersifat candaan politik.

Baca juga: Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Puan: Sah-sah Saja jika Didasari Gotong Royong

"(Dewan Kolonel) itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer," ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan struktur organisasi di tubuh PDI-P.

Strukturnya sebagai berikut, yakni dimulai dari paling atas Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga anak ranting.

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," tegasnya.

Baca juga: Dongkrak Puan untuk Capres 2024, Ini Tugas dan Anggota Dewan Kolonel

Hasto mengingatkan, tugas Fraksi PDI-P di DPR yaitu menjalankan tugas-tugas partai dalam fungsi legislasi. Di sisi lain, Fraksi PDI-P DPR juga ditugaskan memperjuangkan fungsi anggaran hingga pengawasan.

"Agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," tutur Hasto.

Diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai capres.

Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi, mengatakan bahwa kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan dalam menghadapi Pilpres 2024.

Baca juga: Mengenal Dewan Kolonel, Tim Loyalis Puan untuk Capres PDI-P 2024

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com