Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik ke Jokowi Turun Buntut Harga BBM Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Itu Risiko

Kompas.com - 20/09/2022, 06:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini memaklumi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Faldo, turunnya kepuasan publik merupakan salah satu risiko dari sebuah kebijakan yang diambil pemerintah karena masyarakat butuh menyesuaikan diri.

"Pasti masyarakat butuh banyak penyesuaian. Tentu, perubahan menimbulkan berbagai respons. Kebijakan selalu memiliki berbagai resiko, salah satunya menurun angka kepuasan," kata Faldo, Selasa (20/9/2022).

Faldo menuturkan, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah strategi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Jokowi Disebut Tinggal Gunting Pita, Moeldoko: Infrastruktur yang Dikerjakan Ada Datanya, Jangan Dibandingkan

Ia mencontohkan, pemerintah kini sudah menyiapkan berbagai bantalan sosial yang diharapkan bakal mendorong konsumsi masyarakat secara perlahan.

Faldo mengatakan, pemerintah fokus agar ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat bertahan meski harga BBM naik.

"Kita lihat setelah itu, ekonomi bergerak, lalu kami yakin kepuasan kembali membaik," ujar Faldo.

Faldo juga menekankan, keputusan menaikkan harga BBM diambil pemerintah untuk menjaga perekonomian secara jangka panjang.

Baca juga: Indonesia Diundang ke Pemakaman Ratu Elizabeth II, Ini Penjelasan Presiden Jokowi Tak Hadir

"Ya, kepuasan menurun ya, kami yakin pasti naik lagi, kayak minum obat. Yang paling penting, secara jangka panjang kebijakan ini dapat menjaga perekonomian kita," katanya.

Hasil Survei Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo sebesar 9,7 persen pasca-kenaikan harga BBM.

Berdasarkan hasil survei IPI periode Agustus, atau tepatnya sebelum kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen.

Akan tetapi, angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi berlahan menurun seiring adanya kebijakan kenaikan BBM, yakni menjadi 62,6 persen.

Baca juga: Survei IPI: Kepuasan Publik ke Jokowi Turun 9,7 Persen Pasca-kenaikan BBM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com