Menurut Faldo, turunnya kepuasan publik merupakan salah satu risiko dari sebuah kebijakan yang diambil pemerintah karena masyarakat butuh menyesuaikan diri.
"Pasti masyarakat butuh banyak penyesuaian. Tentu, perubahan menimbulkan berbagai respons. Kebijakan selalu memiliki berbagai resiko, salah satunya menurun angka kepuasan," kata Faldo, Selasa (20/9/2022).
Faldo menuturkan, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah strategi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.
Ia mencontohkan, pemerintah kini sudah menyiapkan berbagai bantalan sosial yang diharapkan bakal mendorong konsumsi masyarakat secara perlahan.
Faldo mengatakan, pemerintah fokus agar ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat bertahan meski harga BBM naik.
"Kita lihat setelah itu, ekonomi bergerak, lalu kami yakin kepuasan kembali membaik," ujar Faldo.
Faldo juga menekankan, keputusan menaikkan harga BBM diambil pemerintah untuk menjaga perekonomian secara jangka panjang.
"Ya, kepuasan menurun ya, kami yakin pasti naik lagi, kayak minum obat. Yang paling penting, secara jangka panjang kebijakan ini dapat menjaga perekonomian kita," katanya.
Berdasarkan hasil survei IPI periode Agustus, atau tepatnya sebelum kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen.
Akan tetapi, angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi berlahan menurun seiring adanya kebijakan kenaikan BBM, yakni menjadi 62,6 persen.
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/06253441/kepuasan-publik-ke-jokowi-turun-buntut-harga-bbm-naik-stafsus-mensesneg