Dirhakam Kejagung Jadi Calon Anggota BPK, Kritisi Lamanya Penghitungan Kerugian Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Kejaksaan Agung (Kejagung) Erryl Prima Poetra Agoes mengkritisi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti fit and proper test calon anggota BPK di Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

“Masih banyaknya kinerja BPK yang lambat. Terus terang saja ini yang harus kita percepat, kita terobos,” tutur Erryl.

Erryl mengatakan, proses sinergi antara BPK dan Kejagung kerap tidak berjalan dengan baik.

Baca juga: Proses Seleksi Anggota BPK Dinilai Sunyi, Formappi: Disengaja oleh DPR?

Dalam berbagai pengungkapan kasus, katanya, BPK terlalu lama menghitung kerugian negara.

Padahal, proses penghitungan kerugian negara sangat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dibawa ke persidangan.

“Jaksa tanya (kerugian negara) sudah (dihitung) belum? (Dijawab) belum. Ini harus (didorong) sebab (penghitungan kerugian negara) ini kalau belum, itu sidang belum bisa (berjalan),” katanya.

Erryl berjanji jika ia terpilih sebagai anggota BPK periode 2022-2027, maka sinergitas ini akan menjadi salah satu aspek yang bakal dibenahinya.

Baca juga: Komisi XI Anggap Wajar Tiga Calon Anggota BPK Punya Latar Belakang Kader Parpol

Ia berpandangan, BPK harus bisa menjadi pendukung kinerja aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu.

“Kalau saya terpilih jadi anggota (BPK), kunci utama sinergitas, integritas, tiada dusta di antara kira,” ujar Erryl.

Diketahui, ada 8 nama calon anggota BPK yang menjalani fit and proper test.

Tiga di antaranya merupakan kader Partai Golkar, yaitu Ahmad Noor Supit, Izhari Mawardi, serta Abdul Rahman Farisi.

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai hal itu wajar karena banyak politisi lain yang tak melulu lolos dalam tes tersebut.

Amir menjelaskan, Komisi XI bakal menggelar rapat internal untuk memilih satu kandidat calon anggota BPK untuk dibawa ke rapat paripurna DPR, dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Soroti Pemborosan APBN, Calon Anggota BPK Ahmadi Noor Supit: 2.000 Triliun Kita Buang-buang ke Laut