Soroti Pemborosan APBN, Calon Anggota BPK Ahmadi Noor Supit: 2.000 Triliun Kita Buang-buang ke Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menilai, mesti ada pembenahan di sisi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran negara.

Hal itu disampaikannya saat menjalankan fit and proper test di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

“Apakah kemudian ketika kita banyak sekali mengeluarkan (uang) dari pusat ke daerah, kemiskinan berkurang signifikan? Apakah pengangguran berkurang signifikan? Juga tidak,” tutur Ahmadi.

Baca juga: Komisi XI Anggap Wajar Tiga Calon Anggota BPK Punya Latar Belakang Kader Parpol

Ia menyampaikan, fungsi pengawasan BPK mesti diperkuat agar anggaran pemerintah bisa dipakai sesuai peruntukannya.

Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR tahun 2016, Ahmadi mengeklaim selalu menyampaikan keresahannya soal pemborosan dana APBN.

“Selalu saya sampaikan Rp 2.000 triliun itu kita buang-buang ke laut,” kata dia.

Dalam pandangannya, selama ini masih terjadi pemborosan anggaran karena kinerja kementerian, lembaga, da  pemerintah daerah yang tumpang tindih.

Ia pun pernah meminta pada Presiden Joko Widodo untuk melalukan terobosan pengaturan keuangan negara.

“Empat mata saya ngomong dengan Pak Jokowi, kalau Bapak memimpin begini, tidak melakukan perubahan total, Indonesia tidak akan pernah maju,” papar dia.

Baca juga: Kunjungi KPK, Pj Bupati SBB Lapor Temuan BPK dan Masalah Kepemilikan Aset Pemkab

Ahmadi pun menjelaskan ketertarikannya untuk bergabung dengan BPK, yaitu karena ingin melakukan perubahan.

Di sisi lain, lanjut dia, banyak anggota BPK saat ini yang telah lama dikenalnya.

“Saya tidak ingin mengatakan saya manusia super yang bisa mengubah. Pasti enggak bisa sendiri, semua perubahan harus dilakukan bersama-sama,” kata dia.

Diketahui, ada 8 calon anggota BPK yang menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI hari ini.

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menyampaikan hanya akan mencari satu kandidat yang lolos untuk menjadi anggota BPK.

Proses tersebut bakal ditentukan dalam voting di rapat internal Komisi XI, Selasa (20/9/2022).