Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bobby Sebut Penanganan Banjir Bisa Terkendala jika PSU Tak Diserahkan Pengembang ke Pemkot Medan

Kompas.com - 19/09/2022, 20:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, penanganan infrastruktur dan banjir di wilayahnya akan terkendala jika Prasarana dan Sarana Utilitas umum (PSU) tidak diserahkan dari pengembang ke pemerintah.

Menurut Bobby, dari 106 developer atau perumahan yang ada di Kota Medan, baru 8 di antaranya menyerahkan PSU itu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

“Ketika PSU tidak diserahkan, penanganan infrastruktur dan banjir akhirnya menjadi terkendala,” kata Bobby dalam pertemuan lintas lembaga di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/9/2022).

Baca juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution Diundang KPK, Bahas Serah Terima Aset

Adapun Bobby diundang KPK bersama sejumlah lembaga lain untuk membahas percepatan serah terima ratusan PSU di Medan ke Pemerintah Kota.

Bobby mencontohkan, suatu proyek bisa mengalami kendala karena terdapat perumahan atau PSU yang belum diserahkan. 

“Sehingga pembangunan drainase menjadi terhambat,” ujarnya.

Baca juga: Medan Masuk 8 Besar Nominasi Pelayanan Investasi Terbaik 2022, Walkot Bobby Ungkap Harapannya

Karena itu, Bobby menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah menjadi fasilitator pembahasan percepatan serah terima PSU di Kota Medan.

Saat ini, kata Bobby, masih terdapat 80 PSU yang belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

Akan tetapi, Bobby menyayangkan para pihak yang tidak menghadiri undangan KPK. Sebab, berdasarkan catatan KPK, dari 24 pihak yang diundang hanya 10 yang menghadiri pertemuan itu.

“Ini menjadi PR bagi kami juga dan seluruh developer di Kota Medan,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Sementara itu, Plt Direktur Wilayah 1 KPK Edi Suryanto menuturkan, koordinasi penyerahan PSU sudah dilakukan sejak 2020. Namun, sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan.

Edi khawatir jika PSU itu tidak diserahkan kepada Pemkot Medan, maka aset tersebut akan beralih fungsi dan hak sehingga pemanfaatannya tidak tepat.

Di sisi lain, KPK khawatir jika PSU tidak segera diserahkan akan menjadi celah tindak pidana korupsi baik bagi pengambang maupun Pemerintah Kota.

“Misalnya ada aset daerah berupa sarana prasarana tidak diserahkan kemudian disalahgunakan oleh pengembang, sehingga terjadi praktik penyuapan kepada pihak Pemkot atau Pemda,” kata Edi.

“Kami berharap di Kota Medan khususnya jangan sampai seperti ini,” sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

Nasional
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Nasional
Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Nasional
Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com