Bobby Sebut Penanganan Banjir Bisa Terkendala jika PSU Tak Diserahkan Pengembang ke Pemkot Medan

Kompas.com - 19/09/2022, 20:30 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, penanganan infrastruktur dan banjir di wilayahnya akan terkendala jika Prasarana dan Sarana Utilitas umum (PSU) tidak diserahkan dari pengembang ke pemerintah.

Menurut Bobby, dari 106 developer atau perumahan yang ada di Kota Medan, baru 8 di antaranya menyerahkan PSU itu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

“Ketika PSU tidak diserahkan, penanganan infrastruktur dan banjir akhirnya menjadi terkendala,” kata Bobby dalam pertemuan lintas lembaga di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/9/2022).

Baca juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution Diundang KPK, Bahas Serah Terima Aset

Adapun Bobby diundang KPK bersama sejumlah lembaga lain untuk membahas percepatan serah terima ratusan PSU di Medan ke Pemerintah Kota.

Bobby mencontohkan, suatu proyek bisa mengalami kendala karena terdapat perumahan atau PSU yang belum diserahkan. 

“Sehingga pembangunan drainase menjadi terhambat,” ujarnya.

Baca juga: Medan Masuk 8 Besar Nominasi Pelayanan Investasi Terbaik 2022, Walkot Bobby Ungkap Harapannya

Karena itu, Bobby menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah menjadi fasilitator pembahasan percepatan serah terima PSU di Kota Medan.

Saat ini, kata Bobby, masih terdapat 80 PSU yang belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

Akan tetapi, Bobby menyayangkan para pihak yang tidak menghadiri undangan KPK. Sebab, berdasarkan catatan KPK, dari 24 pihak yang diundang hanya 10 yang menghadiri pertemuan itu.

“Ini menjadi PR bagi kami juga dan seluruh developer di Kota Medan,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Sementara itu, Plt Direktur Wilayah 1 KPK Edi Suryanto menuturkan, koordinasi penyerahan PSU sudah dilakukan sejak 2020. Namun, sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan.

Edi khawatir jika PSU itu tidak diserahkan kepada Pemkot Medan, maka aset tersebut akan beralih fungsi dan hak sehingga pemanfaatannya tidak tepat.

Di sisi lain, KPK khawatir jika PSU tidak segera diserahkan akan menjadi celah tindak pidana korupsi baik bagi pengambang maupun Pemerintah Kota.

“Misalnya ada aset daerah berupa sarana prasarana tidak diserahkan kemudian disalahgunakan oleh pengembang, sehingga terjadi praktik penyuapan kepada pihak Pemkot atau Pemda,” kata Edi.

“Kami berharap di Kota Medan khususnya jangan sampai seperti ini,” sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.