Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

Kompas.com - 19/09/2022, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak main-main saat menyatakan soal dugaan Pemilu 2024 akan diatur oleh pihak-pihak tertentu.

Kendati demikian, diakuinya bahwa PKB belum melihat kecenderungan Pemilu 2024 akan diatur sedemikian rupa sebagaimana pernyataan SBY.

Adapun SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

"Saya yakin ini bukan statement yang main-main. Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (19/9/2022).

"Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," kata dia.

Baca juga: PKB Sarankan SBY Bongkar Aktor yang Ingin Buat Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Jazilul menegaskan, PKB juga merasa tidak tertuduh atas pernyataan SBY.

Menurut dia, PKB tidak mungkin menjadi pihak yang ingin pemilu berlangsung tidak adil dan tidak jujur.

"Tapi statement itu adalah statement yang serius yang disampaikan oleh Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun mantan Presiden," ujar dia.

Oleh sebab itu, Jazilul menyarankan SBY mengungkap siapa aktor di balik dugaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil.

Menurut dia, harus diungkap apakah aktor tersebut berasal dari partai maupun non-partai.

"Karena setahu saya, partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jurdil (jujur adil)," ujar dia.

Di sisi lain, Jazilul tidak mempersoalkan dugaan SBY bahwa hanya akan ada dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut dia, tidak ada larangan yang mengatur untuk memutuskan jumlah paslon pada pilpres.

"Yang tidak boleh adalah terlaksananya pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Itu tidak boleh," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Klaim Pemilu 2024 Bakal Curang, SBY Dianggap Ingin Panaskan Mesin Partai

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com